Tags

, ,

PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN PENETAPAN HARGA TRANSFER

Ditujukan sebagai tugas mata kuliah Akuntansi Internasional

 Logo_Unswagati

Dosen Pembimbing:

Tri Neliana. SE.,MM

KELOMPOK :

Allan Moechamad Z.K (111040101)

Anita Mulia Putri (111040107)

Panji Ismoyo (111040110)

Lisnawati (111040113)

Yenni Indriarti (111040114)

Sri Setiawati (111040121)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun  isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam penulisan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

 

                                                                                             Cirebon, Desember 2013

                                                                                                        Penyusun

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar  Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara, yang akandigunakan untuk membiayai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah demikesejahteraan rakyatnya.Pajak yang dikenakan oleh pemerintah ada berbagai macamnya,misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan,Pajak Pertambahan Nilai, pajakPotong Hewan, dan sebagainya. Jika semua sumber-sumber penerimaan pajak tersebut biasmasuk ke kas negara serta dipergunakan sebagaimana mestinya, maka bisa dipastikan tingkatkesejahteraan masyarakat akan meningkat.Namun kenyataannya, penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya digunakan untuk membiayai kepentingan umumjustru digunakanoleh segelintir orang untuk membiayaikepentingannya sendiri. Selain itu, maraknya kasus mafia pajak juga menjadi salah satupenyebab menurunnya penerimaan dari sektor perpajakan.Selain kasus mafia pajak seperti yang terjadi di Indonesia, salah satu faktor yang jugamenjadi penyebab menurunnya penerimaan pajak bagi negara adalah dengan adanya taxheaven country atau negara surga pajak, yang berarti bahwa di wilayah atau negara tersebutpajak dikenakan pada tingkat yang rendah, bahkan tidak sama sekali atau nihil.Tax havenkerap dituding sebagai wilayah bagi individuatauperusahaan untukmenghindari pajak dari suatu negara dengan membuat anak perusahaan di wilayah atau negara tax haven. Negara-negara ini juga dianggap sebagai tempat bagi koruptor untuk menyimpanaset-aset berharga mereka. Mereka bisa menempatkanduitnya tanpabanyak ditanya dan dicurigai.Dengan demikian,pajakyang seharusnya bisa diperoleh dariperusahaan-perusahaanhilangdengan adanya tax heaven. Untuk bisa memaksimalkan penerimaan suatu negara dari sektor perpajakan, makasalah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan tidak diberlakukannya tax heaven. Karena dengan adanya tax heaven,maka para wajib pajak lari ke Negara tax heaven untukmenghindari pajak di negaranya

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokokpembahasan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana sesungguhnya sistem perpajakan internasional?
  2. Apa saja metode-metode dalam menentukan harga transfer?
  3. Bagaimana peran Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan (OECD) dalammengatur negara-negara sebagai tax heaven sesuai dengan kriteria yang telahditetapkan?
  4. Bagaimana profil dari Kepulauan Cayman sebagai tax heaven dan pengaruhnya baginegara-negara lain?
  5. Bagaimana reaksi Indonesia terhadap isu adanya tax heaven country dalam upayamemaksimalkan penerimaan pajak?
  6. Tujuan

Adapun tujuan penulisan makalah ini selain untukmemenuhitugasmata kuliahAkuntansi Internasional, juga untuk memperoleh gambaran atau jawaban atas masalah di atasyang meliputi:

  1. Agar kita mengetahui bagaimana sistem perpajakan internasional.
  2. Agar kita dapat mengetahui metode-metode dalam penentuan harga transfer.
  3. Agar kita dapat mengetahui peran Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan(OECD) dalam mengatur negara-negara sebagai tax heaven sesuai dengan kriteria yangtelah ditetapkan.
  4. Agar kita dapat mengetahhui profil dari Kepulauan Cayman sebagai tax heaven dan pengaruhnya bagi negara-negara lain.
  5. Agar kita dapat mengetahui reaksi Indonesia terhadap isu adanya tax heaven country dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak

BAB II

PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN

PENETAPAN HARGA TRANSFER

Rumitnya hukum dan aturan yang menentukan pajak bagi perusahaan asing dan laba yang dihasilkan di luar negeri sebenarnya berasal dari beberapa konsep dasar :

a. Netralitas pajak adalah bahwa pajak tidak memiliki pengaruh (atau netral) terhadap keputusan alokasi sumberdaya.

b. Ekuitas pajak adalah bahwa wajib pajak yang menghadapi situasi yang mirip dan serupa semestinya membayar pajak yang sama tetapi terhadap ketidaksetujuan antar bagaimana mengimplementasikan konsep ini.

  1. Keanekaragaman Sistem Pajak Nasional

Pengelolaan yang efektif atas potensipajak memerluka pemahaman atas sistem pajak nasional yang sangat berbeda dari suatu negara ke Negara lain.

Macam-Macam Pajak

Lima macam pajak yaitu :

  1. Pajak penghasilan perusahaan
  2. Pajak pungutan
  3. Pajak pertambahan nilai
  4. Pajak perbatasan
  5. Pajak transfer

Beban Pajak

Ketika semakin banyak perusahaan yang mengurangi tarif pajak perusahaan marginal, banyak pula negara yang memperluas dasar pajak perusahaan. Dalam dunia nyata tarif pajak efektif jarang sekali sama dengan tarif pajak nominal. Dengan demikian tidaklah tepat untuk  mendasarkan perbandingan antarnegara pada tarif pajak wajib saja. Lagipula tarif pajak yang rendah tidak selalu berarti beban pajak yang lebih rendah. Secara internasional beban pajak harus selalu ditentukan dengan mengamati tarif pajak efektif.

Sistem Administrasi Pajak

Untuk penyederhanaan terdapat dua sistem yaitu :

1. Sistem klasik

2. Sistem terintegrasi

Insentif pajak luar negeri

Banyak negara menawarkan insentif pajak untuk menarik investasi luar negeri. Insentif dapat berupa hibah tunai bebas pajak yang digunakan untuk biaya aktiva tetap dari proses industri baru atau pengampunan untuk membayar pajak selama beberapa periode waktu.

Kompetensi Pajak Yang Membahayakan

Tren diseluh dunia yang mengarah pada penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan merupakan dampak langsung kompetisi pajak. Kompetisi yang dilakukan oleh Negara surga pajak akan bermanfaat jika dapat membuat pemerintah menjadi lebih efesien. Sedangkan dampaknya berbahaya jika mengalihkan pendapatan pajak bagi pemerintah yang sebenarnya memerlukan pendapatan tersebut untuk menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh kalangan usaha.

Pemajakan Terhadap Sumber Laba Dari Luar Negeri dan Pemajakan Ganda

Kebanyakan negara menerapkan prinsip seluruh dunia dan mengenakan pajak terhadap laba ataupendapatan perusahaan dan warga negara di dalamnya, tanpa melihat wilayah negara. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa anak perusahaan asing sebuah perusahaan lokal hanyalah suatu perusahaan local yang kebetulan beroperasi di luar negeri.

Kredit Pajak Luar Negeri

Kredit pajak luar negeri dapat dihitung sebagai kredit langsung atas pajak penghasilan yang  dibayarkan atas laba cabang atau anak perusahaan dan setiap pajak yang dipungut pada sumbernya seperti deviden, bunga, dan royalti yang dikirimkan kembali kepada investor  komestik. Kredit pajak juga dapat diperkitakan jika jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dibayarkan tidak terlampau jelas.

Pembatasan Kredit Pajak

Pembatasan kredit pajak luar negeri tersendiri berlaku untuk pajak AS atas sumber pajak penghasilan luar negeri untuk masing-masing jenis penghasilan berikut ini :

1. Pendapatan pasif

2. Pendapatan jasa keuangan

3. Pendapatan pajak pungutan yang tinggi

4. Pendapatan transportasi

5. Deviden untuk masing-masing perusahaan luar negeri dengan porsi kepemilikan sebesar 10% hingga 50%

Perjanjian Pajak

Perjanjian pajak mempengaruhi pajak pungutan atas deviden, bunga dan royalti yang dibayarkan oleh perusahaan di suatu negara kepada pemegang saham asing. Perjanjian ini biasanya memberikan pengurangan timbal balik atas pajak pungutan deviden dan seringkali mengecualikan royalti dan bunga dari pajak pungutan.

Pertimbangan Mata Uang Asing

Keuntungan atau kerugian dalam mata uang asing yang secara umum dilokasikan antara sumber AS dan sumber luar negeri dengan mengacu pada tempat kedudukan pembayar pajak yang di dalam buku akuntansinya mencerminkan aktiva atau kewajiban dalam mata uang asing.sumber keuntungan atau kerugian adalah amerika serikat.

Dimensi Perencanaan Pajak

Pengamatan atas masalah perencanaan pajak dimulai dengan dua hal dasar :

1. Pertimbangan pajak seharusnya tidak pernah mengendalikanstrategi usaha

2. Perubahan hukum pajak secara konstan membatasi manfaat perencanaan pajak dalam jangkaPanjang

Pertimbangan Organisasi

Jika operasi luar negeri pada awalnya diramalkan akan mendatangkan kerugian mungkin akanmenguntungkan secara pajak apabila diorganisasikan secara cabang pada tahap awal. Jika anak perusahaan diorganisasikan di sebuah Negara surga pajak yang tidak mengenakan pajak sama sekali, maka penangguhan pajak akan semakin terlihat menarik.

2. PEMAJAKAN TERHADAP SUMBER LABA DARI LUAR NEGERI

Beberapa Negara separti prancis, kosta Rika, hongkong panama afrika selatan, swiss dan venezuala menerapkan prinsip pemajakan teritorial dan tidak mengenakan pajak terhadap perusahaan yang berdomisili di dalam negri yang labanya dihasilkan di luar wilayah Negara tersebut. Sedangkan kebanyakan Negara (seperti Australia, Brazil, Cina, Republik Ceko, Jerman, Jepang, Meksiko, belanda, inggris, dan Amarika Serikat) menerapkan prinsip seluruh dunia dan mengenakan pajak terhadap laba atau pendapatan perusahaan dan warga Negara di dalamnya, tanpa melihat wilayah Negara.

3. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Kredit pajak dapat di perkirakan jika jumlah pajak penghasilan luar negri yang dibayarkan tidak terlampau jelas (yaitu ketika anak perusahaan luar negri mengirimkan sebagian laba yang bersumber dari luar negri kepada induk perusahaan domestik). Disini deviden yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak induk perusahaan harus dihitung kotor (gross-up) untuk mencakup jumlah pajak( yang dianggap terbayar) ditambah seluruh pajak pungutan luar negri yang berlaku. Ini berarti seakan-akan induk perusahaan domestic menerima dividen yang didalamnya termasuk pajak terhutang kepeda pemerintah asing dan kemudian membayarkan pajak itu.

Kredit pajak tidak langsung luar negri yang diperbolehkan(Pajak penghasilan luar negri yang dianggap terbayar) ditentukan dengan cara sebagai berikut:

Pembayaran deviden( termasuk seluruh pajak pungutan)x pajak asing yang dapat di kreditkan

Laba setelah pajak penghasilan luar negri

4. PERENCANAAN PAJAK DALAM PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan multinasional memiliki keunggulan tertentu atas perusahaan yang murni domestik karena memiliki fleksibilitas geografi lebih besar dalam menentukan lokasi produksi dan sistem distribusi. Fleksibilitas ini memberikan peluang tersendiri untuk memanfaatkan perbedaan ataryuridis pajak nasional sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan.

Pengamatan atas masalah perencanaan pajak ini di mulai dengan dua hal dasar:

a. Pertimbangan pajak seharusnya tidak pernah mengandalikan strategi usaha

b. Perubahan hokum pajak secara konstan membatasi manfaat perencanaan pajak dalam jangka waktu panjang.

5. VARIABEL-VARIABEL DALAM PENENTUAN HARGA TRANSFER

Harga transfer menetapkan nilai moneter terhadap pertukaran antarperusahaan yang terjadi antara unit operasi dan merupakan pengganti harga pasar. Pada umumnya harga transfer dicatat sebagai pendapatan oleh satu unit dan biaya oleh unit lainnya. Transaksi lintas Negara juga membuka perusahaan multinasional terhadap sejumlah pengaruh lingkungan yang menciptakan sekaligus menghancurkan peluang untuk meningkatkan laba perusahaan melalui penetapan harga transfer. Sejumlah variabel separti pajak, tarif kompetisi laju infalsi, nilai mata uang, pembatasan atas transfer dana, resiko politik dan kepentingan sekutu usaha patungan sangat memperumit keputusan penentuan harga transfer.

6. FAKTOR PAJAK

Harga transaksi yang wajar merupakan harga yang akan diterima oleh pihak-pihak tidak berhubungan istimewa untuk barang-barang yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama persis atau serupa. Metode penentuan harga transaksi wajar yang dapat diterima adalah :

(1) metode penentuan harga tidak terkontrol yang sebanding.

(2) metode penentuan harga jual kembali.

(3) metode penetuan harga biaya plus dan

(4) metode penilaian harga lainnya

7. FAKTOR TARIF

Tarif yang dikenakan untuk barang-barang impor juga memengaruhi kebijakan penentuan harga transfer perusahaan multinasional. Sebagai tambahan atas keseimbangan yang didentifikasikan, perusahaan mulinasional harus mempertimbangkan biaya dan manfaat tambaha, baik eksternal maupum internal. Tariff pajak tinggi yang dibayarkan oleh importer akan menghasilkan dasar pajak penghasilan yang lebih rendah.

8.FAKTOR DAYA ASING

Demikian juga halnya, harga transfer yang lebih rendah dapat digunakan untuk melindungi operasi yang sedang berjalan dari pengaruh kompetisi luar negeri yang semakin mengikat pada pasar setempat atau pasar lainnya. Pertimbangan daya saing seperti itu harus diseimbangkan terhadap banyak kerugian yang berakibat sebaliknya. Harga transfer untuk alasan-alasan kompetitif dapat mengundang tindakan anti-trust oleh pemerintah.

9. FAKTOR EVALUASI KINERJA

Kebijakan harga transfer juga dipengaruhi oleh pengaruh mereka terhadap perilaku manajemen dan sering kali merupakan penentu kinerja perusahaan yang utama.

10. KONTRIBUSI AKUNTANSI

Para akuntan manajemen dapat mamainkan peranan yang signifikan dalam menghitung kesimbangan (trade-offs) dalam strategi penentuan harga transfer. Tantangan yang dihadapi adalah mempertahanka perspektif global pada saat melakukan pemetaan manfaat dan biaya yang berkaitan dengan keputusan penentu harga

11. METODOLOGI PENENTUAN HARGA TRANSFER

Dalam suatu dunia dengan harga transfer yang sangat kompetitif, tidak akan menjadi masalah besar ketika hendak menetapkan harga transfer sumber daya dan jasa antar perusahaan. Namun demikian, jarang sekali terdapat pasar eksternal yang kompetitif untuk produk-produk yang ditransfer antar entitas yang berhubungan istimewa tersebut. Masalah penentuan biaya ini sangat terasa dalam tingkat internasional, kareba konsep akuntansi biaya ini berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Harga transfer sering juga disebut intracompany pricing, intercorporate pricing,interdivisional pricing atau internal pricing. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangakan motif peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik,antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Harga transfer dapat didasarkan pada biaya selisih kenaikan atau harga pasar. Pengaruh lingkungan atas harga transfer juga menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai metodologi penentuan harga. Prinsip wajar atau harga transfer antarperusahaan dengan mengandaikan transaksi itu terjadi antarpihak yang tidak berhubungan instimewa di pasar yang kompetitif. Menurut undang-undang Pajak Penghasilan di AS terdapat metode-metode:

1. Metode Harga yang Tidak Terkontrol Setara

Berdasarkan metode ini harga transfer ditentukan dengan mengacu pada harga yang digunakan dalam transaksi setara antara perusahaan yang independent atau setara perusahaan dengan pihak ketiga yang tidak berkaitan.

2. Metode Transaksi Tidak Terkontrol yang Setara

Metode ini diterapkan untuk pengalihan aktiva tidak berwujud. Metode ini mengidentifikasikan tingkat royalty acuan dengan mengacu pada transaksi yang tidak terkontrol di mana aktiva tidak berwujud yang sama atau serupa dialihkan. Sebagaimana metode harga tidak terkontrol yang setara, metode ini bergantung pada perbandingan pasar.

3. Metode Harga Jual Kembali

Metode ini menghitung harga transaksi yang wajar yang diawali dengan harga yang dikenakan atas penjualan barang yang dimaksud kepada pembeli yang independent. Margin yang memadai untuk menutup beban dan laba nomal kemudian dikurangkan dari harga ini untuk memperoleh harga transfer antarperusahaan.

4. Metode Penentuan Biaya Plus

Metode ini berguna apabila barang semi jadi dialihkan antarperusahaan afiliasi luar negeri atau jika suatu entitas merupakan sub kontraktor bagi perusahaan lain.

5. Metode Laba Sebanding

Metode ini mendukung pandangan umum yang menyatakan bahwa pembayar pajak yang menghadapi situasi yang mirip harusnya memperoleh imbalan yang mirip pula selama beberapa periode waktu tertentu.

6. Metode Pemisahan Laba

Metode ini digunakan jika acuan produk atau pasar tidak tersedia. Metode ini mencakup pembagian laba yang dihasilkan melalui transaksi dengan pihak berhubungan istimewa yaitu antara perusahaan afiliasi berdasarkan cara yang wajar.

7. Metode Penentuan Harga Lainnya

Metode ini dapat digunakan jika menghasilkan ukuran harga wajar yang lebih akurat.

12. PRINSIP WAJAR

Jenis perusahaan multinasional yang umum adalah operasi integrasi. Anak perusahaannya berada dalam kendali yang sama serta berbagi sumber dan tujuan yang sama.Kebutuhan untuk mengumumkan laba kena pajak di negara yang berbeda berarti perusahaan multinasional harus mengalokasikan pendapatan dan beban diantara anak perusahaan dan menentukan harga transfer untuk transaksi antarperusahaan.

11. PERPAJAKAN INTERNSIONAL

Pajak internasional mengenal azas-azas tentang domicily country dan source country.Disebut domicily country apabila negara tempat tinggal wajib pajak (domicily country atau home country) menganut asas domisili yang mengenakan pajak penghasilan atas worldwideincome atas dasar asas domisili.Apabila wajib pajak melakukan transaksi dan memperoleh laba di negaratempattinggalnya (source country, atau host country),dankemudian dikenakan juga pajakpenghasilan atas laba tersebut atas dasar asas domisili, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak dua kali (double taxation).Yang pertama oleh source country dan yangkedua oleh domicily country. Negara-negara yang tarif pajaknya rendah atau sama sekalitidak mengenakan pajak atas penghasilan disebut sebagai negara-negara surga pajak (taxhaven countries).

Pajakbergandadapat dibedakan menjadi pajak berganda internal (internaldouble taxation);pajak berganda internasional (internationaldoubletaxation); pajak bergandasecara yuridis ( juridicaldoubletaxation)sertapajak berganda secara ekonomis (economicdouble taxation). Pajak berganda internasional adalah pengenaan pajak atas subjek dan objekpajak yang sama dalam suatu negara. Pajak berganda internasional adalah pengenaan pajakdua kali (atau lebih) terhadap subjek dan objek pajak yang sama oleh dua negara. Dua negaraatau lebih mengenakan pajak atas objek pajak yang sama dan subjek pajak yang sama.Knechtle dalam bukunya berjudul Basic Problem In International Fiscal Law (1979) membedakanpengertianpajakbergandasecara luas (wider sense) sansecara sempit(narrowersense).Secara luas pengertian pajak berganda diartikan setiap bentuk pembebananpajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, dapat dalam bentukberganda (doubletaxation) atau lebih (multiple taxation) terhadap suatu fakta fiskal. Secara sempit pajakberganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjekdan atau objek pajak dalam satu administrasi perpajakan yang sama. Pajak berganda sepertiini sering disebut sebagai pajak berganda ekonomis (economic double taxation). Pemajakanganda oleh berbagai administrator dapat pula terjadi secara vertikal (pemerintah pusat dandaerah, atau secara diagonal (pemerintah daerah kota/kabupaten, propinsi X dan Y).

Metode pencegahan pajak berganda secara unilateral adalah metode yang dilakukanoleh suatu negara melalui undang-undang perpajakan dalam negara sendiri atau national taxlaw atau domestic tax law. Metode penghindaran pajak berganda secara unilateral terdiri dari exemption method, yang terdiri dari exemption without progression atau full exemption,exemption with progression, credit method full credit, ordinary tax credit dan ordinary taxcredit. Pencegahan pajak berganda dan penghindaran lolos pajak secara bilateral, adalahpencegahan pajak berganda dan penghindaran lolos pajak yang disepakati bersama antara dua negara melalui suatu perjanjian khusus yang disebut sebagai Convention atau Agreement .

  1. Tax Treaty

Dalam menyusun perjanjian penghindaran pajak berganda negara-negara Eropa Baratdan Amerika Utara menggunakan OECD Model, sedangkan bagi negara-negara berkembang menggunakan UN Model.Dengan berlakunya tax treaty yang dibuat antar negara (unilateral atau multilateral),maka dalam suatu negara terdapat dua sumber hukum perpajakan. Yang pertama adalahketentuan yang ada dalam tax treaty dan yang kedua adalah ketentuan yang ada dalamundang-undang perpajakan domestik.Sehubungan dengan hal ini, maka perlu diperhatikan bahwa tax treaty memberikanhak pemajakan. Jika hak pemajakan telah diberikan kepada salah satu negara penjanji, makaketentuan dalam undangundang perpajakan domistikyangseterusnyaakan berlaku.Misalnya jika seorang akuntan dari Singapura mendapatkan job di Indonesia dalam hal ini diJakarta.Akuntantersebut berada di Jakarta dalam rangka melakukankegiatankeprofesionalnya selama 93 hari,maka berdasarkanPasal13P3B Indonesia-Singapura,(dimana dinyatakan bahwa time test  melebihi 90 hari dalam jangka waktu dua belas bulan)yang berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akuntantersebutdi Indonesia adalah fiskus Indonesia. Jadi hak pemajakannya adapada fiskusIndonesia.

Selanjutnya apakah akuntan tersebut akan dianggap sebagai Wajib Pajak DalamNegeri atau Wajib Pajak Luar Negeri, maka ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan diIndonesia yang berlaku. Karena dalam UU PPh 2000 time test -nya untuk menentukan apakahtermasuk Wajib Pajak Dalam Negeri atau Wajib Pajak Luar Negeri adalah lebih dari 183 haridalam jangka waktu dua belas bulan, maka akuntan tersebut diklasifikasikan sebagai WajibPajak Luar Negeri. Penghasilannya di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26, yakni dengan tarifPPh sebesar 20% atas gross basis.P3B lebih superior daripada undang-undang domestik. Dalam hal terjadi benturanantara P3B dan undang-undang domestik, maka yang superior adalah ketentuan dalam P3B.Misalnya dalam Pasal 26 UU PPh disebutkan, bahwa atas pembayaran dividen ke luar negeriterutang PPh pasal 26 sebesar 20% dari bruto. Sedangkan dalam Pasal 10 P3B tarifnya adalah10%. Maka yang berlaku adalah tarif dalam P3B yakni yang 10%.P3B tidak menciptakan pajak baru. Jika dalam pasal-pasal dalam P3B tercantum jenispajak lain selain yang telah mempunyai dasar hukum dalam bentuk undang-undang diIndonesia, maka pajak tersebut tidak berlaku bagi Indonesia. Jenis pajak itu hanya berlakubagi negara mitra penjanji saja.

Materi yang dirancang dalam UN Model tidak jauh berbeda dengan materi yangdisebut dalam OECD Model tersebut di atas. Dengan ditandatanganinya suatutax treaty antara dua negara maka pada hakikatnya Wajib Pajak Dalam Negeri dari kedua Negaramemperoleh kemudahanperpajakan atau fasilitasperpajakan.Dr.Mansury menyajikansecara sistematis fasilitas yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak Dalam Negeri yaitufasilitasyang berhubungan dengansubjekpajak;fasilitas sebagai bentuk usaha tetap; fasilitasberkenaandenganhartatak gerak; fasilitas penghasilan dari usaha; fasilitas dalam sector  perkapalan dan penerbangan; fasilitas penurunan tarif;fasilitasberkenaan penghasilanpengalihan harta; fasilitas berkenaanpenghasilandari pekerjaan bebas serta fasilitas dinegara domisili untuk meniadakan pajak ganda.

13. CAYMAN ISLANDS

Cayman Islandsatau Kepulauan Cayman sebenarnya hanyalah nama sebuah negarakepulauan kecil dalam wilayah teritorial Britania Raya yang terletak di Kepulauan Karibiabagian barat. Negara kepulauan ini terbagi menjadi tiga pulau, yaitu Cayman Besar, CaymanKecil, dan Cayman Brac. Cayman Grand Islands Luas wilayahnya sekitar 264 km2 yangdihuni 60.456 penduduk. Berjarak sekitar 149 mil dari selatan negara tetangga terdekat,Kuba, dan 167 mil arah barat laut Jamaika.Nama Cayman sendiri diambil dari kata caiman, yaitu sebutan bangsa-bangsa sekitarKaribia untuk alligator, hewan sejenis buaya. Walaupun begitu tidak hanya alligator yangterdapat di kepulauan ini, melainkan Kepulauan Cayman adalah surga bagi para wisatawan,bahkan juga para scuba diver. Kepulauan Cayman,bersama negara tetangganya sepertiBermuda,Kepulauan Virgin, serta Swiss terkenal menjadi surga bagi para koruptor besar,karena menerapkan sistem bebas pajak.Asal-usul negara ini menerapkan sistem bebas pajak, yaitu dahulu kala pada abad ke18, penduduk menyelamatkan beberapa kapal dagang yang kandas karena menghantam batukarang. Dan kemudian King George III menghadiahkan kepada mereka perjanjian bahwatidak akan dikenakan pajak untuk selamanya karena kebaikan mereka. Akan tetapi, isusetempat menyebutkan bahwa alasan sebenarnya tidak akan dikenakan pajak pada merekaialah bahwa di dalam salah satu kapal itu ada salah seorang anggota keluarga King GeorgeIII, yaitu Pangeran Charles. Akan tetapi, hal itu belum bisa dipastikan sampai sekarang.

PERAN ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (OECD)

Untuk mengatasi krisis keuangan global perlu reformasi regulasi dan peraturan dalamsistem keuangan, salah satunya soal pengaturan tax heaven dengan kehadiran Financial Stability Board G-20 juga sepakat mendesak sebuah upaya untuk standardisasi akuntansi,aturan mengenai hedge fund yang selama ini tidak mudah tersentuh dan aturan mengenai taxheaven.Para pemimpin G-20 juga sepakat masalah kerahasiaan perbankan harus diakhiri dantidak ada toleransi lagi bagi negara ataupun teritori pelindung para penghindar pajak dankejahatan kerah putih lainnya.Dampak dari krisis finansial yang hebat membuat negara-negara maju menginginkanpajak yang dilarikan korporasi penghindar pajak (tax awiders) dapat kembali menjadi haknegaranya. Organisasi KerjaSamaEkonomidan Pembangunan (OECD) telahmengumumkan kriteria negara-negara atau teritori sebagai surga pajak. Empat negara masukdalam daftar hitam atau black list  karena tidak kooperatif, yaitu Filipina, Uruguay. Kosta Rika, dan Malaysia (Labuan) dan Kepulauan Cayman. Mereka menolak menerapkan asastransparansi perbankan ataupun informasi mengenai pajak dalam skim exchange information.OECD menyusun daftar negara atau teritori tax heaven berdasarkan tiga kategori,yaitu:

1. Negara yang siap melakukan pertukaran informasi atau telah mengimplementasikanstandar perpajakan dan perbankan dengan baik (white list ).2.Mereka siap untuk bertindak atau sudah berkomitmen, tetapi belumsepenuhnyamengimplementasikan standar perpajakan dan perbankan dengan baik (greylist ).3.Negara atau teritori yang belum sepakat menerapkan asas transparansi atau belum mauberkomitmen (black list ).Surga pajak termasuk entitas politik yang menawarkan pengenaan pajak yang rendahdan pelindung bagi penghindar pajak. Surga pajak atau off-shore center menurut OECD Report on Harmful Tax Competition (1988) didefinisikan dalam empat kriteria. Dua kriteriasurga pajak adalah pengenaan pajak yang rendah atau nihil dan memberikan kesempatankepada non-residen untuk menghindari pajak di negaranya dan melayani aktivitas ilegal.Selain itu, surga pajak tidak melakukan pertukaran informasi perpajakan yang efektifberdasarkan UU atau praktik administratifnya dan tidak transparan dalammenjalankankegiatannya.  Dengan tidakmemberikan informasi mengenai pajak untuk kepentinganperusahaan dari negara lain, diartikan sebagai tempat pencucian uang (money laundry) yangpasif.Di Amerika banyak dipertanyakan mengapa institusi-institusi finansial yang diberikan jaminan (bail out ) pemerintah masih saja tetap beroperasi di negara atau teritori tax heaven.Tidak berlebihan mengapa tax heaven tetap menarik minat investor asing karena uangmereka dapat diinvestasikan dengan aman dan tetap dijaga kerahasiaannya, serta terlindungdari institusi penyidik pajak internasional.Diduga sekitar 400 kantor bank-bank internasional beroperasi di negara dan teritori tax heaven.Sekitar dua pertiga dari hedge fund terkenal di bursainternasionalpunmempunyai representatif kantor di sini termasukkurang lebih 2 juta perusahaan top duniatelah mendaftarkan asetnya sedikitnya 10 triliun dolar AS di wilayah ini. Bagi Indonesia,penghapusan tax heavenakan banyak memberi manfaat dalam mengurangi insentif arusmodal keluar yang bertujuan menghindari pajak. Dana-dana hasil kejahatan ataupun yangdicuri dari negara oleh sekelompok orang akan kembali dan memperkuat cadangan devisanegara, karena tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi.Secara tidak langsung akanmemperkuat nilai tukar rupiah, dan dapat meningkatkan investasi guna menunjangpenerimaan pajak. Walaupuntimbul polemik, hal tersebut setidaknya membuka lembaran baru dantransparansi dalam sistem perpajakan internasional. Ada tekanan dari G-20 bahwa Negarayang menolak atau tidak mau bekerja sama dalam memberikan informasi mengenai pajakakan dikenai sanksi berat, antara lain dicabut dari keanggotaan Bank Dunia dan IMF.Masalah kerahasiaan bank (bank secrecy) dianggap salah satu yang memperburukkrisis keuangan global karena tax heaven yang menyembunyikan aset-aset global. Adadugaan tax heaven ini memberikan tempat berlindung yang nyaman bagi para pejabat untukmenyembunyikan dana-dana ilegal hasil korupsi, ataupun pengusaha hitam yang melarikandana dari kejaran aparat hukum di negerinya.Dampak kerasnya OECD menerapkan asas transparansi informasi dengan membuatdaftar negara atau teritori yang masuk daftar hitam membuat tiga negara Uni Eropa yangmemiliki aturan kerahasiaan bank akan mengubah kerahasiaan undang-undang perbankan,yaitu Luksemburg, Austria, dan Belgia. Sementara itu, Swiss dan Liechtenstein tetap masukdalam grey list karena menyatakan baru siap mengubah kerahasiaan sistem perbankannya.Singapura bergegas ke luar dari daftar abu-abu (grey list ) dengan akan mengamendemen UUPajak pada tahun ini juga. Singapura dianggap belum mengimplementasikan aturan pajakinternasional sesuai dengan standar OECD, khususnya mengenai pertukaran perpajakan melalui Avoidance of Double Taxation Agreements (DTAs). Di luar Singapura ada 38 negarayang dimasukkan dalam grey list .Kemungkinan sanksi berat akan dikenakan kepada bank-bank di negara mana saja didunia yang tetap melakukan transaksi dengan negara surga pajak yang masuk daftar hitamOECD. Sanksi lainya, adanya pengucilan atas Negara tax heaven dari dunia internasional,khususnya di bidang keuangan dan perbankan. Akan dibuat daftar dan pengenaan sanksi bagipara investor, baik entitas maupun perorangan, yang melakukan transaksi dengan Negara taxheaven, sehingga dijauhi dari aktivitas bisnis internasional.

KEPULAUAN CAYMAN SEBAGAI SURGA PAJAK

Hampir tak ada bank internasional yang tak punya cabang di Cayman. Empat bankterbesar di dunia, Citibank, Bank of Amerika, Deutsche Bank, dan Barclay, punya cabang dikepulauan ini. Ada dua alasan mengapa bank-bank itu membuka cabang di negara kepulauanini. Pertama, karena banyak sekali lembaga-lembaga internasional memanfaatkan Caymansebagai pusat booking. Kedua, di Cayman banyak bank pribadi atau bank perseorangan.Bank-bank pribadi ini memberikan tawaran menggiurkan untuk orang-orang kaya didunia, maksudnya mereka yang punya uang lebihsedikitnya US$ 5 juta untukdikembangkan. Pelayanan bank pribadi pun sangat pribadi. Misalnya, suatu pagi seorangkaryawan bankir pribadi menguruskan duit seorang industrialis Amerika Latin, lalu siangnyasi bankir mendaftarkan putri sang klien ke sekolah swasta di Swiss.Divisi “bank pribadi” dalam tubuh bank-bank internasional ini biasanya ditangani olehtim kecil yang punya kecakapan internasional. Mereka menjamin kerahasiaan kliennyaseratus persen. Dan yang lebih menyenangkan bagi orang-orang tersebut adalah di KepulauanCayman dana mereka benar-benar bebas pajak. Tapi alasan utama orang menaruh uang diCayman adalah karena di negara asal si penyimpan pemerintahannya secara politis tidakstabil. Kebanyakan nasabah-nasabah di Cayman datang dari Amerika Selatan, Asia, danTimur Tengah.Rekening orang-orang tersebut dari negara berkembang itu disimpan di pulau inidalam dolar Amerika. Uniknya, di Cayman bank pribadi satu ini tidak menangani rekeningorang-orang Amerika. Ini bukan karena dilarang undang-undang, tapi karena orang Amerikatak punya alasan bisnis apa pun untuk menyimpan uang di sini. Tapi ribuan orang Amerikaberpikir sebaliknya. Kebanyakan perusahaan yang terdaftar di Cayman adalah perusahaanpribadimilikorangAmerika. Perusahaan seperti ini juga merupakan bentuk lain daripenyimpanan uang yang aman. Karena undang-undang Cayman memberi jaminan bahwakreditur, suami atau istri, rekan bisnis, atau penggugat tidak bisa mengutak-atik uang mereka.Negaraatau wilayah seperti Kepulauan Cayman, Kepulauan Antigua, Bahama,Bermuda, Monsteraat dan Antillen Belanda, maupun negara atau pulau-pulau lain sepertiChannel Islands, Gibraltar,Luxemburg,Panama, Austria, Hong Kong serta Lebanon,memilikikarakter seperti digambarkan di atas.Negara-negara, terutama di wilayah Laut Karibia dan Atlantik Selatan memilikiperaturan dan fasilitas yang memungkinkan berkembangnya The Financial Secrecy Business ,sehingga wilayah itu menarik bagi pelarian modal yang bersumber dari secret money atau dirty money. Dana yang berasal dari underground activities business dan hasil kejahatan dariberbagai negara terutama dari Amerika Latin dan Asia (termasuk Indonesia) kemudian dicucidan disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan berbagai cara.Terminologi dirty money atau secret money seperti lazim dipergunakan oleh kalanganperbankan di AS, memiliki cakupan sangat luas. Tidak hanya berkaitan dengan dana atauuang-uang yang berasal dari tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penipuan sertahasil-hasil dari transaksi perdagangan narkotik dan hasil korupsi,komisi, sogokan, dansebagainya, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain yang dinilai menyimpang dari kelaziman yangberlaku, dan dianggap tidak wajar, termasuk uang yang berasal dari hasil penggelapan ataupenghindaran pajak.Negara-negara yang dianggap sebagai Tax Haven Country umumnya merupakantempat pencucian uang (money laundering) dan lazimnya memiliki fasilitas di bidangkeuangan dan perpajakan yang sangat menarik seperti diutarakan di atas, sehingga negara-negara atau wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah penampungan dana atau uang dariberbagai sumber yang umumnya dianggap tidak jelas.

Kepulauan Cayman maupun pulau-pulau kecil lainnyaseperti disinggung di atasmerupakan prototipe suatu negara surga pajak, dengan karakter antara lain tidak ada pajakatas pendapatan, laba, pemberian atau hibah, transfer modal atau kekayaan dan setiapindividu atau perusahaan diperbolehkan memiliki rekening valuta asing dari negara-negarayang mata uangnya kuat, serta yang terpenting tidak ada kontrol devisa.Peraturan mengenai rahasia bank jauh lebih ketatdibandingkan dengan misalnyadiSwiss.Seseorangdapatdipenjarakanhanya karena permintaannya untuk mengetahuiaktivitaskeuangan dari langganan suatu bank, atau tentangperusahaannya.Akibatnya,Kepulauan Cayman maupun wilayah-wilayah kecil serupa sering kali dianggap sebagai surgeterbesar bagi para penyimpan (dengan tidak mempersoalkan asal usulnya, baik clean maupun dirty money).

RESPON INDONESIA ATAS REKOMENDASI OECD

Rencana Ditjen Pajak untuk mengeluarkan daftar kawasan tax heaven sesuai dengankriteria sendiri dan mewaspadai investasi yang tercatat di offshore centre tersebut merupakanlangkah positif melengkapi langkah 7 tahun yang lalu dengan berdirinya Pusat Pelaporan DanAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK) momentum terciptanya rezim anti pencucian uang.Langkah ini terkaitdenganperkembangan global yangdipelopori negara OECDdalam Sidang G-20 Summit 3 April 2009 di London.

Keputusan penting di antaranyamembauasi operasional tax heaven dan mendorong terciptanya transparansi dan pertukaraninformasiperpajakan serta penerapannya sesuai dengan standar  pajakinternasional. Hal itu akan ikut mereformasi sistem moneter dan keuangan global yang telah mengalamikekacauan dan berpuncak pada munculnya krisis finansial global sejak 2007 sampai saat ini.Angin perubahan yang mulai digencarkan oleh Barack Obama semasa kampanye 2008segera mendapatkan respons positif dan mengkristal menjadi keputusan global. Pada evaluasiApril 2009,Financial Action Task Force (FATF) menentukanempat negara Filipina,Malaysia (Labuan), Uruguay dan Kostarika yang masuk dalam kelompok negara yang tidakkooperatif (black list ). Keputusan ini mengakhiri hampir setengah abad era kejayaan offshorecentre dari yang klasik di Swiss sampai yang modern di puluhan negara eks-persemakmuranInggis atau Prancis (Mauritius, British Virgin Island atau Cayman Island).

Kebijakan Indonesia Mengenai

Tax heaven

Sanksi black list  ini ikut mendorong otoritas moneter dan hukum Indonesia untukmempercepat implementasi kebijakan rezim anti pencucian uang sesuai dengan norma globalFATF. Implementasi kebijakan ini sudah dimulai pasca reformasi, di antaranya melalui PBI28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan LembagaKeuangan Non Bank.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa danSistem Nilai Tukar, tepatnya 12 April 2002 terbit UU No. 15 tahun 2002 yang disahkan 12April 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bersamaan dengan ini maka dibentuklahlembagaindependenPPATK. Sebelum resmi beroperasi 18 Oktober 2003 badan inimelanjutkan tugas Unit Khusus Investigasi Keuangan Bank Indonesia (UKIP-BI).Kehadiran PPATK terus dilengkapi dengan seperangkat hukum dan peraturan terkait,yakni Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 3 Tanggal 13 Juni 2001 tentang PelaporanKegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank. SEBI ini menetapkan bahwa bank wajib melaporkantransaksi keuangan oleh nasabahsecara bulanan. Transaksi di atas US$10.000 (ekuivalen)harus dilaporkan secara individu yang berisi perincian tentang kategori, jenis rekening,pelaku dan hubungan keuangan antarpelaku transaksi, jenis valuta, dan tujuan transaksi.Batasan transaksi US$10.000 ini setidaknya sama dengan batasan yang diterapkan oleh ASsejak tahun 1970 yang mewajibkan bank harus melaporkan penerimaan di atas US$10.000 dan menggolongkannya sebagai transaksi mencurigakan (suspicious transaction).Dilanjutkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tanggal 18 Juni 2001 tentangPenerapan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer principles).Dua hari kemudianIndonesia bergabung dalam kelompok regional antipencucian uang Asia Pasifik ( Asia PacificGroup on Money Laundering,APGML). Dengan berbagai langkah teknis dan kebijakanhukum ini, maka 7 tahun setelah PPATK berdiri Indonesia tetap lolos dari black list .FATF akan terus memonitor perkembangan dengan mengacuh pada 40 prinsip dankomitmen globalnya.OECDmenetapkan 40 komitmen yang harus diterapkan gunamenentukan keluar masuknya sebuah negara ke dalam daftar NCCT, dan ini bergantung padakemauan negara tersebut. Sebanyak 40 buah rekomendasi anti pencucian uang ini dimonitoroleh FATF (satuan penugasan dari OECD untuk mengawasi anti pencucian uang).Berakhirnya tax heavenberdampakpositifbagipemasukan pajak Indonesiakhususnya dari golongan nasabah kaya (high net worth individual: HNWI). Sehinggakontribusinya bagipenerimaan pajak akan naik. Meski ada pendapat sebaliknya. Jika seluruhnegara telah menerapkan globalisasi standar pajak internasional dan membuka kerahasiaannasabah, maka hal ini positif meski perlu waktu. Keputusan G-20 Summit ini perlu dicermatioleh pemerintah agar bisa menarik manfaat dari globalisasi standar pajak internasional dandibukanya rahasia nasabah (bank secrecy) ditax heaven kawasan offshore centre .Terdapat potensi untuk mengenakan pajak bagi nasabah yang hengkang dari Negara tax heaven dan tentu saja ini membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pajak.Selain nasabah kaya juga masih ada potensi lain yaitu perusahaan-perusahaan asal Indonesiayang juga mendirikan perusahaan di Negara tax heaven untuk berbagai tujuan bisnis. Tidakheran jika saat ini terdapat ratusan perusahaan usia balita tetapi punya aset puluhan triliunrupiah dan berdomisili di Negara tax heaven.Perusahaan itu laksana “bayi bongsor” yang perlu diperhatikan eksistensinya secara positif demi kebaikan dan kemakmuran negara tanpamerugikan dunia usaha.

PENGARUH NEGARA SURGA PAJAK (KEPULAUAN CAYMAN) DI INDONESIA

Berbagai bentuk dana yang berasal dari kegiatan-kegiatan atau transaksi yang dinilaimenyimpang seperti korupsi, komisi,sogokan,pungli,mark up, penghindaran pajak,penyunatananggaran,penyelundupan, hasil kejahatan, serta berbagai bentuk kegiatan yang menyimpang lainnya seperti digambarkan di atas, merupakanhal yang sudah lamaberkembang dan diperkirakan banyak terjadi di Indonesia dan masuk ke dalam sistemperbankan tanpa dapat dideteksi karena ada ketentuan dilarang mengusut asal usulnya.Praktek-praktek untuk menghindarkan pajak tersebut telah berkembang sedemikianrupa sehingga menurut informasi pada awal tahun 1990-an jumlah deposito rupiah yangditempatkan dengan cara ’’penghindaran pajak’’ tersebut mencapai angka sekitar Rp 3 – Rp5 triliun sehingga kondisi itu sangat merugikan negara.Di samping tersedianya berbagai fasilitas itu, pulau-pulau tersebut terutama Cayman, juga dianggap sebagai pusat administrasi Eurocurrency terbesar di dunia. Di sana beroperasilebih dari 450 bank dan trust company, di samping sekitar 17000 perusahaan serta lebih dari300 perusahaan asuransi. Di pulau tersebut juga terdapat 43 kantor dari 50 bank yang terbesardi dunia, yang deposito valas yang dihimpun dewasa ini diperkirakan mencapai angka lebihdari 1000 miliar dolar AS.Walaupun Cayman maupun pulau-pulau kecil di wilayahKaribiaberulang kalimemperoleh tekanan dari Pemerintah AS karena dianggap sebagai pusat pencucian uangterutamadari bisnis narkotik, namun wilayah itu masih tetap menawarkan perlakuanperpajakan yang menggiurkan serta membuka peluang yang lebih luas dalam kegiatan bisnis,terutama di bidang jasa-jasa keuangan seperti fund management  dan advis-advis mengenaipembentukan lembaga-lembaganya dengan persyaratan-persyaratan yangsangatriskan.Semua kemudahan tersebut diharapkan mampu menetralisasi akibat akibat yang ditimbulkan oleh berkurangnyakerahasiaan sebagaiakibat tekanan yang dilakukan AStersebut di atas.Dengan kondisi seperti digambarkan itu, dapat disimpulkan Indonesia yang menganutsistem devisa bebas, otoritas moneter pada dasarnya tidak memiliki alat yang efektif untukmemantau dan memonitor kegiatan dan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh setiap pelakuterutama pelaku swasta.Penempatan dana di Caymanmelalui bank-bank devisa dengan tujuan untukmenghindarkan pajak menjadi semakin berkembang, terutama sejak Pemerintah (pada awal1990-an) terus mengejar para penyimpan untuk membayar PPh atas bunga simpanan tersebut.

Dengan adanya fasilitas bebas pajak atas pendapatan, laba, pemberian, transfer modalatau kekayaan di bank-bank Cayman, fasilitas tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlahbank nasional (BUSN maupun BUMN) maupun asing atau campuran untuk menarik dana-dana masyarakat dengan cara tersebut.

 

BAB III

K E S I M P U L A N

 

Untuk mengatasi krisis keuangan global perlu reformasi regulasi dan peraturan dalamsistem keuangan, salah satunya soal pengaturantax  heaven.Menurut pendapat sebagian ahlibahwa krisiskeuangan global yang terjadi di suatu negara bisa diatasi denganmemaksimalkan penerimaan pajaknya sebagai salah satu sumber penerimaan untuk menutupiterjadinya defisit anggaran. Karena itu, negara-negara maju menginginkan pajak yangdilarikan korporasi penghindar pajak (tax awiders) dapat kembali menjadi hak negaranya.Kepulauan Cayman merupakan prototipe suatu negara surga pajak, dimana padanegara tersebut tidak ada pengenaan pajak atas pendapatan dari suatu perusahaan ataupribadi. Hal ini menjadi daya tarik bagi para wajib pajak yang memiliki kekayaan yang besarsebagai tempat pelarian untuk menghindari pajak di negaranya.

Tax heaven countryatau negara surga pajak merupakan salah satu penyebab hilangnyapenerimaan negara dari sektor perpajakan. Karena itu, sangat diperlukan adanya tindakanyang tegas dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk mencabutstatus suatu negara sebagai tax heaven yang merugikan bagi negara lain.

 

DAFTAR PUSTAKA :

1. Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta.

2. Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 2, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta.