Tags

STRATIFIKASI, DIKSRIMINASI DAN KESETARAAN GENDER

I.STRATIFIKASI & GENDER
I.1 PENGERTIAN STRATIFIKASI
Stratifikasi adalah pembedaan atau pengelompokan penduduk atau masyarakat kedalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Timbulnya pelapisan sosial cenderunbg disebabkan adanya ketimpangan dalam pembagian sesuatu yang dihargai yang kemudian menjadi hak dan kewajiban yang dipikul oleh warga masyarakat.Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat dapat pula dibentuk dengan sengaja dalam rangka usaha manusia untuk mengejar cita cita bersama. Ada beberapa pengertian stratifikasi menurut para ahli:
1. Pitirim A.Sorokin (dalam Abdulsyani, 2002 : 82) mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (herarki).
2. Max Weber (dalam Soerjono Soekanto, 1994 : 260) mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise.
3. Istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata “strata” atau “stratum” yang berarti lapisan. Oleh karena itu social stratification sering diartikan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum.
Terbentuknya suatu pelapisan masyarakat atau masyarakat yang berstrata terjadi karena masyarakat terbentuk dari individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat yang beraneka ragam yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Pelapisan social atau masyarakat dapat juga terjadi dengan sendirinya atau dengan sengaja disusun untuk mendapatkan tujuan bersama.
Pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya itu sesuai dengan pertumbuhan pada masyarakat itu sendiri, tanpa adanya sebuah kesengajaan yang dirangkai oleh masyarakat, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya.
Contohnya karena usia tua atau kepandaian seseorang yang lebih. Adapun, Sistem pelapisan sosial yang sengaja disusun biasaya mengacu kepada pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal. Pelapisan sosial yang sengaja disusun agar dalam masyarakat manusia dapat hidup teratur, maka kekuasaan dan wewenang harus dibagi dengan rata dan sesuai dengan kemampuan dalam suatu organisasi vertical maupun horizontal.

Apabila tidak diberlakukan seperti itu, maka kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang dapat membahayakan masyarakat.

Menurut sifatnya pelapisan sosial dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup.
Di dalam sistem pelapisan masyarakat yang tertutup ini, tidak mungkin adanya perpindahan anggota masyarakat ke lapisan yang lain baik ke atas maupun ke bawah. Misalnya di India yang masyarakatnya mengenal system kasta.
b. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka.
Pada sisitem pelapisan masyarakat yang terbuka ini merupakan kebalikan dari system yang tertutup, yaitu setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk pindah ke lap[isan yang ada dibawahnya atau ke lapisan yang diatasnya. Misalnya di Indonesia sekarang ini. Setiap orang dapat menduduki segala jabatan bila ada kesempatan dan kemampuan.
I.2 Pengertian gender
Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan Sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.
Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
Dengan demikian gender dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat, bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia.
I.3 Stratifikasi Gender – Pria Vs Wanita
Dunia kita sangat berbeda, karena merupakan multikultural dan multinasional. Setiap bangsa di planet ini memiliki sendiri berpendapat, aturan dan tradisi. Setiap orang tahu bahwa penduduk kita dibagi menjadi wanita dan pria yang hidup bersama berdampingan. Ini sangat logis bahwa jika setiap bangsa memiliki sendiri percaya dll aturan maka sikap terhadap pria dan wanita di negara-negara yang berbeda dapat juga berbeda.
Beberapa orang percaya bahwa perempuan masih tidak sama dengan pria. Ide ini mengacu entah bagaimana untuk “konservatisme” ketika pria hanya tidak ingin ada perubahan dalam hidup mereka. Jika kita melihat ke masa lalu, kita akan melihat bahwa dalam negara yang paling laki-laki memiliki hak lebih dari perempuan. Apakah benar? Jawaban adalah tidak.
Dari perspektif melihat perempuan sebagai pencipta kehidupan. Tanpa mereka hidup di planet ini pasti akan berakhir.
Perempuan lebih lemah dan lebih pendek dari pria, tapi bagaimana dengan olahraga. Seratus tahun yang lalu pria percaya bahwa wanita tidak dapat berlari secepat pria. Tapi apa yang kita lihat hari ini adalah bahwa perempuan hampir bisa berlari secepat pria. Jika kita membandingkan hasil maraton kita akan melihat perbedaan yang jelas.
Pada saat yang sama pria percaya bahwa wanita tidak dapat memilih karena mereka tidak dipahami cukup. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kepentingan dalam politik. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Ada beberapa perempuan di dunia yang memiliki posisi tinggi dalam politik, misalnya Angela Merkel, Candoleezza Rice dan Tarja Halonen. Tapi pada saat yang sama hanya ada beberapa dari mereka. Kemarin Kabinet baru Menteri di Estonia diumumkan dan hanya satu wanita memiliki kursi menteri. Apakah benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi bagaimanapun itu adalah contoh ketidaksetaraan dalam politik.
Setiap bangsa memiliki sikap sendiri terhadap topik ini stratifikasi gender, Tapi kita harus berpikir lebih lanjut tentang masalah tersebut untuk membuat dunia kita lebih baik, dan sosiologi adalah elemen kunci yang dapat membantu kita untuk mencapai misi ini.

II. Diskriminasi dan Pemerataan.
Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb). Jadi, diskriminasi itu merujuk kepada pelayanan yang tidak adil, yang ditujukan kepada individu tertentu. Pelayanan ini dibuat berdasarkan cirri-ciri yang dimiliki oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang sering ditemui di masyarakat, karena adanya kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Diskriminasi biasanya dilakukan oleh kelompok dominan agar dapat mempertahankan hak-hak istimewanya.

 
Diskriminasi dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Diskriminasi langsung
Diskriminasi secara langsung terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan cirri-ciri tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya dan menghambat adanya peluang yang sama.
b. Diskriminasi tidak langsung
Diskriminasi secara tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Diskriminasi dapat terjadi di suatu lapisan masyarakat, karena adanya beberapa kriteria, diantaranya:
1. Ukuran kekuasaan
Anggota masyarakat yang memegang kekuasaan dan yang mempunyai wewenang terbatas akan menempati lapisan yang tinggi dalam lapisan social masyarakat.
2. Ukuran kekayaan
Anggota masyarakat terkaya akan menduduki lapisan teratas. Kekayaan itu dapat terlihat dari pemilikan bentuk rumah, kendaraan pribadi, pakaian dan lain-lain.
3. Ukuran kehormatan
Dalam masyarakat tradisional, orang-orang yang disegani dan dihormati akan menempati lapisan atas. Misalnya, orang-orang yang dituakan dan dianggap berjasa dalam masyarakat.
4. Ukuran ilmu pengetahuan atau pendidikan
Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau masyarakat yang maju, ilmu pengetahuan digunakan sebagai salah satu dasar pembentukan sosial.
Empat kriteria tersebut merupakan kriteria yang sudah bersifat mutlak, akan tetapi masih ada kriteria lain yang dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi di lingkungan masyarakat. Agar diskriminasi tidak selalu terjadi di suatu lingkungan masyarakat perlu adanya pemerataan.
Pemerataan yaitu proses, cara atau perbuatan memeratakan, dengan cara mengembalikan pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individunya.

III.KESETARAAN GENDER
III.1 Pengertian Kesetaraan dan Keadilan gender
Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.
Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.
Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.
Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.
III.2 Kesamaan Derajat.

Hubungan manusia dengan lingkungan masyarakat pada umumnya adalah timbal balik,, karena setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dengan anggota masyarakat yang lain, maupun pemerintah dan Negara. Di dalam susunan Negara moderen, hak dan kebebasan manusia dilindungi oleh undang-undang, karena hak dan kewajiban telah ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi., undang-undang tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, jadi, semua orang mempunyai kesamaan derajat.
Dalam kesamaan derajat terdapat persamaan hak dan disinilah timbul persengketaan pokok antara dua kekuasaan secara prinsip, yaitu kekuasaan yang terwujud dari hak-hak dasar yang telah dimilikinya secara leluasa dengan kekuasaan yang ada pada organisasi baru atau masyarakat atau negara.

Mengenai persamaan hak ini, telah dicantumkan dalam undang-undang tahun 1948 dalam pasal-pasalnya, yaitu:
Pasal 1: sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
Pasal 2 ayat 1: Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada kecuali apapun, seperti bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan.
Pasal 7: sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hokum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

Persamaan derajat di Indonesia telah dicantumkan dalam Undang-Undang secara jelas mengenai hak dan kebebasan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa Negara Republik Indonesia telah menganut asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ini sebagai konsekuensi prinsip dari kedaulatan rakyat, yaitu: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hukum ini dibuat agar dapat melindungi dan mengatur masyarakat secara umum tanpa adanya suatu perbedaan hak-hak asasi.
Empat pokok dalam Hak Asasi Manusia dalam empat pasal, yaitu:
1. Pokok pertama, pasal 27 ayat 2: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pokok kedua, pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-undang.
3. Pokok ketiga, pasal 29 ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
4. Pokok keempat, pasal 31: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran , dan (2) Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.
Jadi, dari keempat pokok tersebut yang menjadi landasan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individunya, yaitu hak hidup, hak untuk menduduki suatu pemerintahan apabila mampu untuk menjalankannya, hak berserikat dan berkumpul, hak memeluk agama yang dipercayai oleh masing-masing individu dan hak mendapat pendidikan atau pengajaran yang layak.

III.3 Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam
Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam: Pandangan Santri Ma‘had Aly tentang Pengarusuramaan Gender di Pesantren Salafiyah Syafi‘iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur.
Wacana kesetaraan dan keadilan gender hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Muslim yang disebakan oleh; pertama, kepentingan untuk mempertahankan status quosebagai bagian dari manifestasi budaya patriarkhi, kedua, masih kuatnya pemahaman tekstual karena teks dipandang tidak memiliki problem penafsiran, dan ketiga, penolakan terhadap budaya Barat yang dipandang sebagai jahiliyah modern yang mengusung isu kesetaraan gender pada masyarakat Muslim. Di pihak lain kesetaraan gender perlu tidak hanya diwacanakan, tetapi diimplementasikan dalam lini kehidupan.
Kelompok kedua ini menilai bahwa budaya patriarkhi, dan penafsiran teks di seputar peran dan tanggungjawab serta relasi laki-laki dan perempuan itu sendiri masih mengalami problem. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kesetaraan gender pada dasarnya telah dapat diterima oleh sebagian tokoh agama dan basis keagamaan seperti Ma‘had Aly PP Salafiyah Syafi‘iyah Sukorejo, namun penolakan terjadi di tingkat implementasi pengarusutamaan gender yang disebabkan belum adanya strategi khusus di mana sebuah tradisi patriarkhi terbangun demikian kokohnya.
III.4 Kesetaraan Pria dan Wanita

1. Kesetaraan dalam pahala kebaikan
Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (Q.S. 3 : Ali Imran : 195)

2.Kesetaraan untuk mendapatkan pengampunan
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. 33 : Al Ahzab : 35)
Katakanlah: “Hai hamba-hamba- Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. 39 : Az Zumar : 53)

3.Kesetaraan dalam kewajiban mencari Ilmu

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S. 96 : Al Alaq : 1-6)
III.5 Emansipasi Atau Kesetaraan Gender
Diakui atau tidak pada saat ini peranan wanita sangatlah besar dalam berbagai bidang. Baik dalam peran pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan peranan wanita telah kita rasakan diranah publik, seperti contohnya politik. Dan itu artinya wanita dapat memajukan bangsa dan negara melalui SDM yang dimiliki oleh wanita Indonesia.
Dipelopori oleh sang pioner emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini yang melegenda dengan kutipan bukunya “ Habislah gelap terbitlah terang” munculah istilah emansipasi wanita. Berkat jasa beliau, diera globalisasi ini peran wanita bukanlah suatu hal yang tabu untuk melakukan aktivitas yang diluar perkiraan wanita ,namun masih dalam batas-batas yang wajib diperhatikan. Sebelum membahas lebih jauh antara emansipasi dan kesetaraan gender, mari kita lihat maksud dan arti dari keduanya.
Emansipasi artinya memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan dari mereka. Dimana refleksi emansipasi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah untuk membawa perubahan besar kepada perempuan Indonesia, yaitu perjuangan menuntut hak pendidikan bagi perempuan. Karena kita ketahui bahwa dizaman dahulu, pendidikan bagi perempuan ataupun kaum pribumi adalah hal yang sangat tabu dan sangat susah untuk dicapai.
Sedangkan kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara dimana antara pria dan wanita dalam hak ( hukum ) dan kondisi ( kualitas hidup ) adalah sama. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan.
Dari arti diatas sudah terlihat jelas perbedaan keduanya, namun seringkali orang-orang mengartikannya sama. Lalu bagaimanakah kesetaraan gender di dalam islam? Benarkah islam menyebutkan adanya kesetaraan gender antara wanita dan pria?
Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang sama, tanpa ada perbedaan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kodrat sebagai wanita dan laki-laki. pandangan Islam Islam memandang keadilan antara laki-laki dan wanita, bukan kesetaraan. Konsep kesetaraan bertolak belakang dengan prinsip keadilan. Karena adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara kesamaan adalah menyetarakan antara 2 hal tanpa adanya perbedaan.
Sesungguhnya emansipasi yang sebenarnya adalah bentuk pemberian hak kepada wanita untuk mengembangkan diri dan kemahiran profesional agar bisa bergandeng bahu dengan lelaki dalam pembangunan negara. Tidak ada maksud negatif yang tersembunyi di sebalik gerakan emansipasi. Jikapun ada, itu kembali ke niat orang atau kumpulan yang memperjuangkannya dan apa latar belakang yang memotivasinya.
Kesetaraan gender dengan emansipasi adalah 2 hal yang berbeda arti. Kesetaraan gender adalah persamaan kodrat atau persamaan gender dari wanita dan laki-laki. Jika kita lihat dari fisik, seorang wanita dan laki-laki jelas sangat berbeda. Secara psikologis menyebutkan adanya perbedaan antara wanita yang 90% menggunakan perasaan dan sisanya adalah logika dan sangat berbanding terbalik dengan laki-laki yang 90% menggunakan logika dan sisanya adalah perasaan. Bagaimana bisa kita menyamakan fakta-fakta tersebut? Makna dari emansipasi mungkin sudah keluar dari zona artian yang sebenarnya sehingga banyak orang menyebutkannya emansipasi adalah kesetaraan gender. Namun dalam hal ini sangat berbeda.
Emansipasi wanita adalah memperjuangkan hak wanita yang masih dalam kode etik wanita menghormati laki-laki. Ujar Lifinski (Teknik Kimia UNDIP) .
Istilah Emansipasi Wanita pada prinsipnya memberikan seluruh hak dasar manusia (Human Rights) kepada Wanita, misalnya hak berbicara, hak hidup, dan lain sebagainya. Namun wanita diharuskan berada pada kodrat yang telah ditentukan untuknya. Inilah yang diajarkan oleh Kartini. Hubungannya adalah emansipasi merupakan tindak lanjut dari gagasan kesetaraan gender dalam bentuk tindakan nyata seorang wanita dalam kehidupannya.
Alangkah lebih bijaksananya jika kita mengartikan dan memaknai emansipasi wanita sebagai salah satu bentuk kerjasama antara laki-laki dan wanita dalam menjalankan kehidupan. Sebagai seorang partner, tentu saja mempunyai kedudukan sama tinggi dan mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan yang memandang keduanya.