Tags

HUKUM PERJANJIAN DALAM ASPEK HUKUM BISNIS (KONTRAK)

A. PENGERTIAN KONTRAK

Kontrak sering disebut dengan istilah “Perjanjian” sebagai terjemahan dari “Agreement” dalam bahasa Inggris atau “overeenkomst” dalam bahasa Belanda. Namun seiring dengan berjalannya waktu istilah yang sepadan dengan Kontrak yaitu istilah “Transaksi” yang merupakan istilah bahasa Inggris “transaction”. Istilah Kontrak sekarang merupakan istilah yang modern paling umum digunakan dalam dunia bisnis, dan hukum yang mengatur tentang kontrak disebut “Hukum Kontrak”

Yang dimaksud dengan Kontrak :

Adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) diantara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.

            Ada pula yang memberikan pengertian pada Kontrak seagai perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan tugas yang harus dilaksanakan.

Dasar Hukum utama dari Kontrk terdapat dalam KUH Perdata.

Selain KUH Perdata, Sumber Hukum Kontrak adalah :

  1. Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang mengatur jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak;
  2. Yurisprrudensi, yaitu putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak;
  3. Perjanjian Internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral, yang mengatur tentang aspek bisnis internasional;
  4. Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari,
  5. Doktrin atau pendapat ahli yang telah dianut secara meluas;
  6. Hukum adat didaerah tertentu sepanjang menyangkut tentang kontrak-kontrak tradisional di pedesaan.

B. KONTRAK DAN PERIKATAN

Suatu perikatan timbul karena undang-undang maupun karena kontrak atau perjanjian. Karena itu kontrak merupakan perikatan.

Contoh perikatan berdasarkan undang-undang :

  1. Perikatan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu diantara penghuni pekarangan yang saling berdampingan;
  2. Perikatan menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak;
  3. Perikatan karena adanya perbuatan melewat hukum (onrecht matigedaad);
  4. Perikatan yang timbul karena perbuatan sukarela (zaakwaarneming), sehingga perbuatan sukarela tersebut harus dituntaskan;
  5. Perikatan yang timbul dari perikatan wajar (naturlijke verbintenisen)

C. ASAS-ASAS KONTRAK

Asas hukum dalam suatu kontrak adalah :

  1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur;

Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak.

  1. Asas sebagai Kebebasan Berkontrak;

Asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari asas berkontrak sebagai hukum mengatur; maksudnya bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu;

  1. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
  2. Tidak dilarang undang-undang
  3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
  4. Harus dilaksanakan dengan itikad baik
  5. Asas pacta sunt servanda;

Istilah “pacta sunt servanda” berrti janji itu mengikat, perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak. Mengikat secara penuh atas kontrak yang dibuat para pihak tersebut kekuatannya dianggap sama dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang.

  1. Asas Konsensual;

Asas konsensual dari suatu kontrak adalah apabila suatu kontrak telah dibuat maka telah dianggap sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persayaratan tertulis pun tidak disyaratkan hukum kecuali untuk beberapajenis kontrak tertentu yang telah disyaratkan tertulis.

Syarat tertulis tersebut biasanya digunakan dalam :

  1. Kontrak perdamaian
  2. Kontrak pertanggungan
  3. Kontrak penghibahan
  4. Kontrak jual beli tanah
  5. Asas Obligatoir

Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan jika suatu kontrak telah dibuat maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban saja; sedangkan prestasi belum dapat dituntut karena kontrak kebendaan belum terjadi.Hukum Kontrak Indonesia menggunakan asas ini karena kontrak Indonesia bersumber dari KUH Perdata.

D. SYARAT-SYARAT SAHNYA KONTRAK

Persyaratan sahnya suatu kontrak meliputi :

  1. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata,

Unsurnya adalah :

  • Perihal tertentu, dan
  • Kausa yang halal.
  1. Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata,

Unsurnya adalah :

  • Adanya kesepakatan kehendak dan
  • Wewenang untuk berbuat

Kesepakatan kehendak dalam hal ini ada jika tidak terjadi unsur paksaan (dwang, duress), penipuan (bedrog, fraud), dan kesilapan (dwaling, mistake).

  1. Syarat sah yang umum diluar Pasal 1320 KUH Perdata,

Beberapa syarat dalam hal ini adalah :

  • Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik
  • Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
  • Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatuhan
  • Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
  1. Syarat sah yang Khusus,
  • Syarat tertulis untuk kontrak – kontrak tertentu
  • Syarat akta notaris untuk kontrak – kontrak tertentu
  • Syarat akta pejabat tertentu (Selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
  • Syarat ijin dari pejabat yag berwenang untuk suatu kontrak tertentu

Sumber : Dharliana Ayu [Pengantar Hukum Bisnis] – Dosen Unswagati

Advertisements