Tags

WARALABA (FRANCHISE) DAN PERKEMBANGANNYA

A. PENGERTIAN FRANCHISE (WARALABA)
Waralaba atau yang sering disebut dengan istilah “franchise” sekarang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang ditindaklanjuti lagi dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
Dari kedua Peraturan tersebut diatas; maka yang dimaksud dengan Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.

Maka dari pengertian tadi ada beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian waralaba sebagai berikut :
1. Waralaba adalah suatu perikatan, yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama disebut dengan pemberi waralaba dan pihak kedua disebut sebagai penerima waralaba.
Sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba harus memberikan keterangan pada penerima waralaba secara tertulis dan benar setidak-tidaknya mengenai hal-hal sebagai berikut (pasal 2 PP No.16 Tahun 1997);
a) Nama pihak pemberi waralaba berikut keterangan mengenai kegiatan bisnis/usaha yang diwaralabakan; pemberi waralaba ini dapat perorangan dapat juga berupa badan usaha. Karena itu harus dijelaskan nama/identitas pemberi waralaba, pengalaman mengenai keberhasilan dan kegagalan selama menjalankan bisnis/usaha yang akan diwaralabakan, keterangan mengenai penerima waralaba yang pernah dan masih dalam perikatan dan kondisi keuangannya.
b) Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khass usaha yang diwaralabakan.
c) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Waralaba, antara lain mengenai cara pembayaran, ganti rugi, wilayah pemasaran dan pengawasan mutu.
d) Bantuan dan fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
e) Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
f) Pengakhiran, pembatalan dan perpanjangan perjanjian waralaba serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diketahui penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba.
2. Waralaba adalah hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha. Hak atas kekayaan intelektual antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten. Dan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.
3. Waralaba dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa. Unsur ini mengandung makna bahwa pemberian waralaba selalu dikaitkan dengan pemberian imbalan/kompensasi kepada pemberi waralaba.
Ada dua jenis kompensasi yang dapat diminta oleh pemberi waralaba :
a) Kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (direct monetary compensation)
b) Kompensasi tidak langsung yang dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk nilai moneter (indirect and non monetary compensation)
Artinya dengan demikian, dengan adanya pernyataan “berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa” maka kompensasi yang diijinkan dalam pemberian waralaba menurut PP No.16 Tahun 1977 hanyalah imbalan dalam bentuk Direct Monetary Compensation.
Yang termasuk dalam hal ini adalah :
1. Lump-sum payment; yaitu suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba pada saat persetujuan pemberian waralaba disepakati. Pemberian ini dapat dilakukan secara sekaligus maupun dengan cicilan.
2. Royalty; yaitu besar atau jumlah pembayarannya dilakukan berdasarkan suatu persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi atau penjualan dari barang dan jasa yang ditawarkan.
B. DASAR HUKUM FRANCHISE
1. Perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 (1), 1233 s/d 1456 KUH Perdata; para pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum, juga tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dsb.
2. Hukum keagenan sebagai dasar hukum; KUH Dagang (Makelar & Komisioner), ketentuan-ketentuan yang bersifat administrative seperti berbagai ketentuan dari Departemen Perindustrian, Perdagangan dsb. Seringkali ditentukan dengan tegas dalam kontrak franchise bahwa diantara pihak franchisor dengan franchisee tidak ada suatu hubungan keagenan.
3. Undang-Undang Merek, Paten dan Hak Cipta sebagai dasar hukum; berhubung ikut terlibatnya merek dagang dan logo milik pihak franchisor dalam suatu bisnis franchise, apalagi dimungkinkan adanya suatu penemuan baru oleh pihak franchisor, penemuan tersebut dapat dipatenkan. UU No. 19 (Tahun 1992) tentang Merek, UU No. 6 (Tahun 1982) tentang Paten, UU No. 7 (Tahun 1987) tentang Hak Cipta.
4. UU Penanaman Modal Asing sebagai dasar hukum; Apabila pihak franchisor akan membuka outlet disuatu negara yang bukan negaranya pihak franchisor tersebut maka sebaiknya dikonsultasikan dahulu kepada ahli hukum penanaman modal asing tentang berbagai kemungkinan dan alternatif yang mungkin diambil dan yang paling menguntungkannya. Franchise justru dipilih untuk mengelak dari larangan-larangan tertentu bagi suatu perusahaan asing ketika hendak beroperasi lewat direct investment.
5. Peraturan lain-lain sebagai dasar hukum;
a) Ketentuan hukum administrative, seperti mengenai perizinan usaha, pendirian perseroan terbatas, dll peraturan administrasi yang umumnya dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. KepMen Perdagangan No. 376/Kp/XI/1983 tentang kegiatan perdagangan.
b) Ketentuan Ketenagakerjaan
c) Hukum Perusahaan (UU PT)
d) Hukum Pajak, adakah pajak ganda, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak withholding atas royalty dan pajak penghasilan atas tenaga kerja asing.
e) Hukum Industri Bidang Tertentu, misalnya aturan tentang standar mutu, kebersihan dan aturan lain-lain yang bertujuan melindungi konsumen.
f) Hukum tentang Kepemilikan, hak guna bangunan, hak milik, etc.
g) Hukum tentang Pertukaran Mata Uang, RI menganut rezim devisa bebas, maka tidak ada larangan maupun batasan terhadap keluar masuknya valuta asing dari/ke indonesia.
h) Hukum tentang Rencana Tata Ruang; apakah wilayah tersebut memungkinkan dibukanya sebuah franchise, kualitas bahan untuk gedung tersebut memenuhi syarat.
i) Hukum tentang Pengawasan Ekspor/Impor misalnya dalam hal pengambilan keputusan apakah barang-barang tertentu mesti dibawa dari negara pihak franchisor atau cukup diambil saja dari negara pihak franchisee.
j) Hukum tentang Bea Cukai, apakah lebih menguntungkan barang-barang tertentu dipasok dari luar negeri atau cukup mengadalkan produk lokal semata.
C. TERTIB HUKUM FRANCHISE
Agar terdapat ketertiban secara hukum bagi pelaksanaan suatu franchise, diperlukan suatu tindakan ketertiban sebagai berikut :
1. Suatu franchise harus didaftarkan,
2. Suatu franchise haruslah memgang teguh pada prinsip keterbukaan informasi,
3. Diperlukan suatu asosiasi franchise yang tangguh,
4. Perlu suatu kode etik terhadap franchise,
5. Perlu guideliness oleh pemerintah terhadap klausula – klausula yang baku terhadap kontrak franchise.

Advertisements