Tags

PERIHAL PROFESI KEPENDIDIKAN

pendidikan-profesi-guru

A. TINJAUAN UMUM

Diskusi tentang profesi secara umum sebagaimana dikemukakan di bab I mendorong telaah lebih lanjut tentang profesi kependidikan. Pertanyaan dasarnya ialah, apakah ada identitas profesi dalam bidang pendidikan? Jikalau ada, apakah profesi tersebut termasuk kategori profesi yang profesional?

Dimulai dari pemahaman istilah “kependidikan” terlebih dulu, istilah’kependidikan’ di Indonesia sebetulnya mengemuka sejak awal tahun 1980-an. Istilah yang populer sebelum tahu-tahun tersebut adalah pendidikan, dan atau dunia pendidikan. Istilah ‘kependidikan’ populer dengan bersamaan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), terutama setelah ada pembaruan pendidikan guru dimana lembaga penghasil tenaga guru dan tenaga di bidang pendidikan lain muncul dalam dokumen yang disebut sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Di bawah kepemimpinan Tjokorda Raka Joni dari IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang), istilah kependidikan sangat populer di kalangan akademis, baik di LPTK (IKIP dan FKIP/FKg/FIP-Universitas), maupun non-LPTK.

Ditilik dari sisi kebahasaan, orang awam bisa memastikan bahwa istilah kependidikan itu adalah “perihal dunia pendidikan” sebagai kata bentukan dari asal kata “pendidik” berawalan “ke” dan berakhiran “kan.” Akan tetapi, ditilik dari konteks dokumen LPTK yang terdiri atas sekurangnya 5 (lima) buku yang dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam mengembangkan pendidikan guru di Indonesia, sebetulnya arti “kependidikan” adalah akronim dari “keguruan dan ilmu pendidikan.”

Sedangkan kata ‘profesi’ secara umum memang sering kali dilekatkan pada kata ‘kependidikan.’ Namun secara yuridis, baik dalam UU No. 2/2009, tentang sisdiknas, maupun dalam UU No. 20/2003, tentang Sisdiknas, tidak dikenal istilah profesi kependidikan. Kata ‘profesi’ dalam kedua Undang-undang itu dikenakan untuk suatu gelar bersamaan dengan gelar akademik dan vokasi. Kedua Undang-undang tersebut menggunakan dua istilah sebagai ‘pengganti’ kata profesi, yaitu ‘pendidik’ dan ‘tenaga kependidikan.’ Perihal pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Bab XI UU No. 20/2003, tentang Sisdiknas. Pasal 39 menyatakan bahwa, (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang  bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pada penjelasannya disebutkan bahwa tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Perihal pendidik, yaitu guru dan dosen, secara yuridis diakui sebagai pekerjaan atau profesi yang profesional dalam UU No. 14/2005, tentang Guru dan Dosen. Pada Bab I pasal 1 dinyatakan bahwa; 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sekarang menjadi jelas, pertanyaan pertama sudah terjawab bahwa ada identitas profesi yang melekat pada pekerjaan atau profesi di dunia keguruan dan ilmu pendidikan. Sedangkan pertanyaan kedua terkait dengan definisi ‘profesional.’ Sebagaimana disebut dalam UU No. 14/2005, tentang Guru dan Dosen, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1, Ayat 4).

Berdasarkan definisi profesional tersebut di atas, maka profesi kependidikan, baik pendidik maupun tenaga kependidikan seyogyanya melekat sedikitnya 6 (enam) syarat berikut ini.

  1. Merupakan jenis pekerjaan tetap, bukan pekerjaan sambilan.
  2. Memerlukan keahlian tertentu.
  3. Memerlukan kemahiran.
  4. Memerlukan kecakapan yang memenuhi standar mutu (kompetensi).
  5. Memerlukan norma (kode etik profesi).
  6. Memerlukan pendidikan profesi.

Pertanyaan selanjutnya, apakah syarat-syarat tersebut sudah sesuai dan atau sejalan dengan kajian akademik tentang profesi yang profesional? Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif, berikut ini dikemukakan kajian akademik tentang profesi yang profesional menurut para ahli dengan berbagai macam pendekatannya.

Good (1973), mengatakan bahwa jenis pekerjaan atau profesi yang berkualifikasi profesional memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri dimaksud, antara lain, memerlukan persiapan atau pendidikan khusus bagi calon pelakunya, misalnya, pendidikan prajabatan yang relevan; kecakapan seorang pekerja profesional dituntut memenuhi persyaratan yang telah dibakukan oleh pihak yang berwenang, misalnya, oleh suatu konsorsium, organisasi profesional, atau pemerintah; jabatan profesional tersebut mendapat pengakuan dari masyarakat dan atau negara dengan segala efek publiknya.

Tjokorda Raka Joni (1980), mengatakan bahwa jabatan profesional perlu dibedakan dari jenis pekerjaan yang menuntut dan dapat dipenuhi lewat pembiasaan melakukan keterampilan tertentu seperti magang, keterlibatan langsung dalam situasi kerja di lingkungannya, atau keterampilan kerja sebagai warisan orang tua atau pendahulunya. Seorang pekerja profesional perlu dibedakan dari seorang teknisi. Keduanya dapat saja tampil dengan kinerja yang sama, misalnya, menguasai teknik kerja yang sama, menguasai prosedur kerja yang sama, dan dapat memecahkan masalah-masalah teknis dalam bidang kerjanya. Akan tetapi, berbeda dengan teknisi, seorang pekerja profesional masih dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan rasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu pekerjaan atau karyanya.

Wardiman Djojonegoro (1998), menyatakan bahwa profesionalisme dalam suatu jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting. Ketiga faktor tersebut adalah berikut ini :

  1. Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi.
  2. Kemampuan untuk memperbaiki keterampilan dan keahlian khusus yang dikuasai.
  3. Penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus yang dimilikinya.

Vollmer & Mills (1966), mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Dikatakan pula bahwa profesi berarti juga suatu kompetensi khusus yang memerlukan kemampuan intelektual tinggi, yang mencakup penguasaan atau didasari pengetahuan tertentu.

Berdasarkan kajian akademik tentang profesi, banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah profesi kependidikan merupakan profesi yang profesional. Beberapa diantaranya ialah pendekatan daftar, pendekatan karakteristik, pendekatan institusional, dan pendekatan legalistik. Pendekatan daftar sudah dibahas  di Bab I buku ini. Sedangkan pendekatan karakteristik antara lain dikemukakan oleh Lansbury (1978). Pendekatan karakteristik (trait approach) memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Para penyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti itu sudah menjadi bagian intergral dari kehidupannya.

Hasil studi beberapa ahli mengenai sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik profesi itu menghasilkan kesimpulan seperti berikut ini :

1. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan.

Pendidikan dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Termasuk dalam kerangka ini, pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang penyandang profesi.

2. Memiliki pengetahuan spesialisasi

Pengetahuan spesialisasi adalah sebuah kekhususan penguasaan bidang keilmuan tertentu.

3. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien.

Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, dimana aplikasi didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji. Makin spesialis seseorang, makin mendalam pengetahuannya di bidang itu, dan makin akurat pula layanannya kepada klien.

4. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan

5. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri.

Istilah mandiri di sini berarti kewenangan akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan yang dia lakukan dapat dikelola sendiri, tanpa bantuan orang lain, mesti tidak berarti menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegalitas.

6. Memetingkan kepentingan orang lain (altruism)

7. Memiliki kode etik

8. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas

9. Mempunyai sistem upah

Sistem upah yang dimaksudkan di sini adalah standar gaji.

10. Budaya profesional

Budaya profesi, bisa berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbol-simbol untuk profesi lain.

Pendekatan institusional (institutional approach) memandang profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosiasional. Artinya, kemajuan suatu pekerjaan ke arah percapaian status ideal suatu profesi dilihat atas dasar tahap-tahap yang harus dilalui untuk melahirkan proses pelembagaan suatu pekerjaan menuju profesi yang sesungguhnya. Caplow (1975) dan Wilensky (1976), menganut pendekatan ini.

Menurut Caplow (1975), yang banyak dikutip berbagai peneliti dan ahli sosiologi profesi, ada lima tahap profesionalisasi suatu profesi :

  1. Menetapkan organisasi profesi

Organisasi profesi merupakan sebuah organisasi yang keanggotaanya terdiri dari orang-orang yang seprofesi, sepekerjaan sejenis, atau seminat.

  1. Mengubah dan menetapkan pekerjaan itu menjadi suatu kebutuhan

Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah bahwa pekerjaan itu dibutuhkan oleh masyarakat, umumnya dalam bentuk jasa atau layanan khusus yang bersifat khas.

  1. Menetapkan dan mengembangkan kode etik

Kode etik ini merupakan norma-norma yang menjadi acuan perilaku. Kode etik itu bersifat mengikat bagi penyandang profesi, dalam arti bahwa pelanggaran kode etik berarti mereduksi martabat profesinya.

  1. Melancarkan agitasi untuk memperoleh dukungan masyarakat. Dukungan di sini bermakna pengakuan. Tidak jarang pula suatu organisasi atau kelompok profesi mempunyai kekuatan khusus (bargaining power) yang diperhitungkan oleh masyarakat, penguasa, dunia kerja, dan lain-lain.
  2. Mengembangkan fasilitas pelatihan

Fasilitas latihan merupakan wahana bagi penyandang profesi untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya menuju sosok profesi yang sesungguhnya.

Sedangkan Wilensky (1976), mengemukakan bahwa langkah-langkah untuk mendapatkan pengakuan profesional suatu profesi adalah berikut ini :

  1. Memunculkan suatu pekerjaan yanag penuh waktu (full-time), bukan pekerjaan sambilan

Sebutan full-time mengandung makna bahwa penyandang profesi menjadikan suatu pekerjaan tertentu sebagai pekerjaan utamanya. Tidak berarti tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan usaha kerja lain sebagai pekerjaan tambahan yang menghasilkan penghasilan tambahan pula.

  1. Menetapkan lembaga pendidikan sebagai tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan

Jenis profesi tertentu hanya dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang tertentu pula, terutama perguruan tinggi.

  1. Mendirikan asosiasi profesi
  2. Melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perhimpunan profesi.
  3. Mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan

Kode etik merupakan norma-norma yang menjadi acuan seorang penyandang pekerjaan profesional dalam bekerja.

Pendekatan legalistik (legalistic approach), adalah pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh negara atau pemerintah. Suatu pekerjaan dapat disebut profesi yang profesional jika dilindungi oleh Undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Menurut Friedman (1976), pengakuan atas suatu pekerjaan menjadi suatu profesi profesional dapat ditempuh melalui tiga tahapan, yaitu: registrasi (registration), sertifikasi (certification), dan lisensi (licensing).

  1. Registrasi (registration) adalah suatu aktivitas dimana seseorang yang ingin melakukan pekerjaan profesional, terlebih dahulu rencananya harus diregistrasikan pada kantor registrasi  milik negara. Pada saat registrasi tersebut, semua persyaratan yang diperlukan harus dipenuhi oleh yang bersangkutan. Setelah itu diteliti persyaratannya oleh staf kantor registrasi dan dipertimbangkan secara seksama.
  2. Sertifikasi (certification) mengandung makna, jika hasil penelitian atas persyaratan pendaftaran yang diajukan oleh calon penyandang profesi dipandang memenuhi persyaratan, kepadanya diberikan pengakuan oleh negara atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Bentuk pengakuan tersebut adalah pemberian sertifikat kepada penyandang profesi tertentu, yang di dalamnya memuat penjelasan tentang kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pemegangnya, berikut kewenangannya.
  3. Lisensi (licensing) mengandung makna, bahwa atas dasar sertifikat yang oleh seseorang , barulah orang tersebut memperoleh izin atau lisensi dari negara untuk mempraktikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, misalnya memberikan jasa pelayanan, konsultasi atau tritmen kepada klien.

Berdasarkan kajian akademik beberapa ahli di atas, nampak jelas bahwa definisi profesional menurut UU No. 14/2005, tentang Guru dan Dosen, memenuhi elemen-elemen inti yang dipersyaratkan kapan suatu profesi atau pekerjaan di dunia pendidikan dikatakan profesional. Kajian akademik tentang profesi yang profesional melekat pula pada ketentuan tentang hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40, UU No. 20/2003, tentang Sisdiknas sebagai berikut.

  1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  2. Penghaasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memada;
  3. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  4. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  5. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  6. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
  7. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
  8. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  9. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  10. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sedangkan perihal sertifikasi dan imbal jasa sebagai salah satu elemen profesi yang profesional sudah tertera dalam Pasal 42 UU No. 20/2003, tentang Sisdiknas yang mengatur bahwa: (1) Pendidik harus memilili kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pandidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Sedangkan pasal 43 UU No. 20/2003, tentang Sisdiknas mengatur bahwa: (1) Promosi dan penghargaan bagi peserta didik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan; (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

B. RUANG LINGKUP PROFESI KEPENDIDIKAN

Berdasarkan kajian akademik dan pendekatan legalistik sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, maka ruang lingkup profesi kependidikan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu profesi pengajaran (teaching profession) yang dalam konteks Indonesia disebut tenaga pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya-iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, dan bukan pendidik (non-teaching profession), yaitu tenaga kependidikan terdiri atas sejumlah profesi yang sebagian besar diantaranya memperoleh status profesi sebagai jabatan fungsional dari pemerintah.

Beberapa profesi yang termasuk dalam ruang lingkup profesi kependidikan dimaksud antara lain berikut ini.

1. Guru

Undang-undang (UU) No. 20/2003 tentang Sisdinas; UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen; PP No 74/2008 tentang Guru, mendefisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan megevaluasi pesera didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden No 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsioanal Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Peraturan Menteri Negara  Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Pengertian jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan megevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

2. Dosen

Undang-undang (UU) No. 20/2003 tentang Sisdiknas; UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen; PP No.37/2009 tentang dosen, mendefisikan dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi dosen dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsioanal Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (MENKOWASBANGPAN) No. 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Men-PAN No. PER/60/M. PAN/6/2005. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi.

3. Pengelola Satuan Pendidikan

Sesuai denagan UU No 20/2003 tentang Sisdiknas; PP No.17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; PP No. 66/2010 tentang Perubahan terhadap PP N0. 17/2010, yang dimaksud dengan pengelola satuan pendidikan adalah pemegang pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraansistem pendidikan nasional, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kot, penyelenggra pendidikan yang didirikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikanagar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam bahasa tekhnis, pengelola satuan pendidikan adalah para manajer dan birokrat pendidikan, baik dalam lingkungan pemeriontah maupun swasta.

4. Penillik

Profesi penilik dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsioanal Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan berdasarkan Menteri Negara  Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNFI). Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutudan evaluasi dampak PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS. Menurut PP No. 19 /tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah: a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenisdilingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas Satuan Pendidikan formal.; b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; d. Lulus seleksi sebagai pendidik.

5. Pamong Belajar

Profesi pamong belajar dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsioanal Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berdasarkan peraturan Menteri Negara  Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2010 tentangJabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Pamong belajar adalah  pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PNFI pada Unit Pelaksana tekhnis daeerah (UPTD) dan satuan PNFI. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan modelPNFI pada UPT/UPTD dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki PNS.

6. Pengawas

Profesi pengawas satuan pendidikan dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden No.87/1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; Keputusan MENPAN no.118/1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dana anggota kreditnya; keputusan bersama mendikbud dan kepala BAKN No. 0322/O/1996 dan No.38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawasan sekolah dan angka kreditnya; keputusan mendikbud No. 020/U/1998 tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan kreditnya; dan permendiknas No. 19 tahun 2005 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Pengawas satuan pendidikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan disekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi tekhnis pendidikan dan administrasi. Menurut PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam pasal 39 dinyatakan bahwa kriteria minimal untuk menjadi Pengawas Satuan Pendidikan meliputi; 1. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau Kepala Sekolah Sekurang-kurangnya 4(empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi; 2. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan; 3. Lulus seleksi sebagai Pengawas Satuan Pendidikan.

7. Pustakawan

Profesi pustakawan dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, KEPMEMPAN Nomor 12 tahun 20o2 tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnys. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari dua tingkat yaitu Pustakawan Terampil dan pustakawan Tingkat Ahli. Jabatan Fungsional pustakawan pada umumnya PNS terkait dengan masalah profesionalisme. Profesionalisme pustakawn tercermin pada kemampuan (pengetahuan, pengalaman, ketrampilan) dalam mengelola dan mengembangkan pelaksanaan pekerjaandibidang kepustakawan dan kegiatan terkait  lainnya secara mandiri. Peningkatan karir jabatan fungsional pustakawan sangat banyak ditentukan oleh kemauan individual dan kemandirian. Secara individual setiap pejabat fungsional pustakawan harus melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaannya yang akan diberi bobot angka kredit untuk setiap jenis kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya.

8. Pranata Laboratorium (Laboran)

Profesi pranata laboratorim (laboran) dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan keputusan presiden No. 87/1999tentang rumpun jabatan fungsional PNS; dan peraturan menteri negara pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 03 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan dan angka kreditnya, pranata laboratorim adlah jabatan fungsional dalam dunia pendidikan yang sebelumnya dikenal dengan laboran. Pranata laboran pendidikan (PLP) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang jabatan fungsional PLP sebagaimana yang dimaksugd adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berststus sebagai PNS. Tugas pokok PLP adalah mengelola laboratoriun, pengoprasian peralatan, dan bahan, pengevaluasian, sistem kerja laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Tekhnisi Sumber Belajar

Profesi tekhnisi sumber belajar dikukuhkan sebagai jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden No.87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, dan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 45 tahun 2009 tentang Standar Tekhnisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan.

Untuk kepentingan penulisan buku ini, tidak semua profesi kependidikan dibahas. Hanya beberapa saja yang dipandang relevan diketengahkan pada bab-bab selanjutnya.

C. ISU PRESENTASI DAN SEMINAR

Sebagaimana diketahui, tidak semua profesi kependidikan terangkum dalam bab ini, bahkan sebagian diantaranya sebetulnyainheren dengan profesi guru sebagai syarat utamanya. Bagaimana dengan pekerjaan peneliti dan pengembang pendidikan? Bahaslah profesi tersebut apakah merupakan profesi kependidikan profesional? Gunakan kajian akademik profesionalisasi sebagai acuan untuk membahasnya.