Tags

GURU SEBAGAI PROFESI KEPENDIDIKAN

 guru

A. PROFIL DAN IDENTITAS PROFESI

Selama lebih dari lima dasa warsa para ahli memperdebatkan idealisasi tenaga pengajar dan berupaya mengkristalkannya sebagai profesi professional. Menurut istilah Brian Rowan sebagaimana ditulis dalam Comparing Teachers’ Work With Work in Other Occupations:  Notes on The Profesional Status of Teaching (1994), hal itu disebut profesiisme. Suatu upaya untuk menerapkan faham profesi terhadap jabatan tenaga pengajar (baca: guru) dan membandingkannya dengan jabatan lain sehingga menjadikan profesi guru sebagai jabatan professional yang bias dibandingkan karakteristisknya dengn profesi lain.

Pada tingkat wacana, upaya itu sudah banyak menunjukan hasil. Di Amerika Serikat misalnya, menurut The Dictionary of Occupational Titles (1991) yang diterbitkan Departemen Tenaga Kerja AS, jabatan tenaga pengajar tercantum sebagai profesi dalam kelompok jabatan kependidikan dengan kode K-12 (Education Occupations). Termasuk dalam kelompok ini antara lain guru pendidikan dasar dan menengah, asisten guru, kepala sekolah, dan guru pembimbing.

Maksud profesiisme adlah untuk menunjukkan btapa kompleks pekerjaan guru berkaitan dengan manusia dan alat-alat. Kira-kira sama kompleks dengan pekerjaan seorang dokter. Tujuan akhir dari pembuktian itu ialah memperbaiki kedudukan status social guru yang berimplikasi pada tingginya imbal jasa professional. Namun agaknya upaya itu belum sepenuhnya berhasil. Sebagai suatu contoh, di Amerika Serikat imbal jasa terhadap guru rata-rata hanya 1,7 pendapatan per kapita Negara itu tiap bulannya. Bandingkan dengan Jepang yang member imbal jasa rata-rata 2,4 kali pendapatan per kapitanya (Mutrofin: 2007).

Bagaimana dengan profesi guru di Indonesia? Episode perjuangan bangsa mencatat, sebagaimana ditulis Mutrofin (2007), profesi guru sangat disegani penguasa colonial Hindia Belanda bersama dengan profesi dokter, jaksa, serta “pokrol bambu” alias pengacara. Itulah babak ketika profesi ini menjadi semacam pekerjaan yang menantang kaum muda di zamannya. Terutama mereka yang terpanggil untuk berbuat “sesuatu” bagi bangsanya. Karenanya tak mengherankan jika kemudian melahirkan aktivis politik yang menentang penjajahan Belanda dan sebagian besar terdiri atas guru-guru muda. Sebut misalnya Bung Hatta. Pada masa revolusi, dari kalangan mereka sebagian tak lagi mengajar, melainkan bertempur seperti halnya Panglima Besar Soedirman dan AH Nasution.

Namun tak ada guru yang begitu disegani seperti Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Ia bukan saja seorang pendidik tapi juga peletak pergerakan dasar nasional. Keturunan pangeran Sri Paku Alam III inilah yang bersama-sama dengan Dr Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Deker mendirikan partai politik pertama di tanah air pada tahun 1912 dengan nama Indisbe Partij sehingga mengakibatkan ketiganya dibui dan diasingkan ke negeri Belanda. Guru lain yang juga populer dalam sejarah karena kontak intensifnya dengan dunia politik tercatat Ki Sarino, Perumus konsep falsafah pendidikan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Residen Pati dan Menteri Pendidikan pada masa Bung Karno. Guru pertanian Ki Sarino yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IKIP Malang pada 1976.

Profil dan identitas profesi guru sepanjang sejarahnya mengalami pasang surut yang luar biasa. Berbeda dengan masa colonial, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, profesi guru boleh dibilang “profesi kelas dua” (Sudarwan Danim, 2010). Hal itu bukan saja disebabkan karena pada umumnya menjadi guru adalah “panggilan jiwa” namun juga disebabkan banyaknya mitos yang dilekatkan kepada profesi guru yang nyaris membuat para guru “tersandera”. Pada masa-masa iru profesi guru dipandang sebelah mata. Guru, seperti yang dinyatakan oleh Ernest House, telah dibelenggu kondisi economic scarcity danissolated profesion, suatu kondisi yang menyebabkan dirinya miskin dan terasing di lingkungannya. Daya tawar-menawar para guru yang tergolong silent majority itu sangat minimal. Sehingga seolah-olah sudah menjadi kodrat bahwa guru – meinjam istilah Mutrofin (2007) – ibarat “sapi perah” yang harus siap diambil sari madunya, diperas manfaatnya, diperlukan tenaganya, tetapi tetap dibiarkan bergumul penderitaan,ata u ibarat “sandal jepit”, kumuh dan diinjak-injak namun tetap dibutuhkan.

Pada masa Orde Baru, pemberlakuan Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN); Peraturan Pemerintah (PP) No 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan; dan SK Men-PAN No. 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, belum signifikan “mengubah” profil dan identitas profesi guru dimata masyarakat, lebih-lebih dikalangan akademisi dan dunia tenaga kerja.

Kini, zaman telah berubah. Perjuangan panjang untuk menjadikan profesi guru sebagai profesi yang professional hampir menampakkan hasil yang signifikan. Terutama setelah terjadi pembaruan pendidikan dan pengembangan profesi guru dan “ketatnya” persyaratan untuk menjadi guru. Pengakuan bahwa profesi guru adalah profesi yang professional semakin kukuh dengan diberlakukanya Keputusan Presiden No. 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS); Undang-undang (UU) No. 20/2003 tentang Sisdiknas;  UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen; PP No. 74/2008 tentang Guru; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; dan Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No: 03/V/PB/2010,  Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Guru didefinisikan sebagai pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Profesi guru adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang linigkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

Jabatan fungsional guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tignkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus. Jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi berikut ini:

  1. Guru Kelas

Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta pendidikan agama.

  1. Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah.

  1. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor

Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.

Jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a. Guru pertama (Penata Muda, golongan ruang III/a; dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b); b. Guru Muda(Penata, golongan ruang III/c; dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d); c. Guru Madya (Pembina, golongan ruang IV/a; Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c); dan d. Guru Utama(Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan Pembina Utama, golongan ruang IVe).

B. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Menurut Brandt (1993), hamper seluruh upaya reformasi pendidikan seperti pembaruan kurikulum, pelaksanaan metode mengajar baru pada akhirnya bergantung pada guru. Tanpa guru menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar, tanpa guru dapat mendorong siswa dapat mencapai prestasi tinggi, segala upaya meningkatkan mutu pendidikan tak akan berhasil optimal. Dengan kalimat lain, mutu pendidikan akan terjamin jika didukung oleh guru-guru yang professional.

Dalam konteks Indonesia, gruru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal itu berarti kedudukan guru dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan bimbingan dan konseling merupakan kedudukan sentral yang tidak mungkin tergantikan posisinya, oleh mesin sekali pun. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik. Sedangkan kegiatan bimbingan dan konseling adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana bimbingan dan konseling, melaksanakan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi.

Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud paling sedikit 24(duapuluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Beban kerja Guru bimbingan dan konseling/ konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikiy 150 (seratus limapuluh) peserta didik dalam 1 (satu) tahun.

Guru memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang. Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas adalah berikut ini:

  1. Merencanakan pembelajaran/ bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/ perbaikan dan pengayaan;
  2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  4. Menjungjung tinggi peraturan perundang-undangan, hokum, dank ode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
  5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan, dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/ bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru. Terkait soal kewenangan tersebut, menarik diperhatikan pandangan Sheldon Shaeffer – pakar pendidikan dari unicef (1995) – dalam Mutrofin (2007), yang menyatakan, karena guru ibarat bukan keranjang yang diisi penuh lalu dikeluarkan lagi untuk murid-muridnya, maka guru harus diberi kemerdekaan mengajar dalam kelas, dibebaskan dari aturan-aturan ketat dari atas dan diberi kebebasan dalam berinovasi.

Rincian kegiatan Guru Kelas yang mendapatkan pengakuan sebagai kinerja profesi adalah berikut ini:

  1. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
  2. menyusun silabus pembelajaran;
  3. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
  4. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  5. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
  6. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran dikelasnya;
  7. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  8.  melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil  penilaian dan evaluasi;
  9. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
  10.  menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
  11. membimbing guru pemula dalam program induksi;
  12. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  13. melaksanakan pengembangan diri;
  14. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
  15. membuat karya inovatif.

Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran yang mendapatka pengakuan sebagai kinerja profesi adalah berikut ini:

  1. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
  2. menyusun silabus pembelajaran;
  3. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
  4. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  5. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
  6. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;
  7. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  8. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
  9. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
  10. membimbing guru pemula dalam program induksi;
  11. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  12. melaksanakan pengembangan diri;
  13. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
  14. membuat karya inovatif.

Rincian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling yang mendapatkan pengakuan sebagai kinerja profesi adalah sebagai berikut:

  1. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;
  2. menyusun silabus bimbingan dan konseling;
  3. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;
  4. melaksanakan bimbingan dan konseling per-semester;
  5. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;
  6. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;
  7. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;
  8. melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;
  9. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
  10. membimbing guru pemula dalam program induksi;
  11. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  12. melaksanakan pengembangan diri;
  13. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
  14. membuat karya inovatif.

Selain itu, guru dapat melaksanakan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagai:

  1. kepala sekolah/madrasah;
  2. wakil kepala sekolah/madrasah;
  3. ketua program keahlian atau yang sejenisnya;
  4. kepala perpustakaan sekolah/madrasah;
  5. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya pada sekolah/madrasah; dan
  6. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

C. PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI

Menurut Moh. Uzer Usman (1991) dalam Sudarwan Danim (2010), guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini mestinya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang kependidikan. Berdasarkan pandangan tersebut seharusnya setiap penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta tidak boleh mengangkat sembarang orang menjadi guru, dengan alas an otonomi daerah sekalipun. Jika kemudahan mengangkat sembarang orang menjadi guru terus dilakukan, maka dampaknya kan luar biasa. Selain menumpulkan kembali profesionalitas profesi (deskilled profession) yang berakhir pada tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Terkait dengan profesinalisme profesi guru, unsure terpenting yang relevan dipenuhi sebagi persyaratan umum menjadi guru minimal ada tiga hal yaitu, kualifikasi akademik, penguasaan sejumlah kompetensi sebagai ketrampilan atau keahlian khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara efektif dan efisien; serta sertifikasi bagi para guru yang dipandang memenuhi kedua syarat sebelumnya; dan tentu saja harus sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hingga buku ini ditulis, kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksi kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non-kependidikan. Kualifikasi akademik guru bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. Sementara kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan diperoleh melalui pendidikan kesetaraan dan pendidikan lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional dan guru.

Terkait kompetensi, Muhibin Syah (1995) dalam Sudarwan Danim (2010) menjelaskan bahwa pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme. Guru yang professional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi.

Sudah sering dibahas bahwa trigger kualitas profesi guru sangat beragam. Keragaman korelat mutu ini sangat memaksa pengelolaan proofesi guru menjadi multidimensional. Tidak ada solusi unilateral yang begitu hebat untuk mengatrol kualitas guru dimanapun di dunia. Dari aras institusi misalnya, persiapan calon tenaga guru (preservice education) tidak melulu mengandalkan instrument masukan berupa calon guru yang memiliki standar kognitif cemerlang. Lebih dari itu juga diperlukan tenaga dosen dan fasilitas pembelajaran dan pelatihan yang sesempurna mungkin.

Dari catatan riset tentang status profesional pengajaran di Amerika Serikat sebagaimana diungkap Brian Rowan (1994) dalam Comparing Teacher’s work With Work in Other Ocuppations, masing-masing Negara bagian menetapkan parameter dan standar kualitas yang berbeda-beda. Namun secara substansial, semua sepakat bahwa profesi guru memiliki kompleksitas kerja yang sangat tinggi dan professional karena didului oleh persiapan pendidikan yang memadai. Substansi ini berlaku untuk berbagai definisi tentang status proofesional guru, baik sebagai buruh, pekerja terampil, pekerja seni maupun sebagai profesi professional. Oleh karena itu, ada abstraksi umum, selain calon guru harus well educated juga mestilah well trained dan well paid (Mutrofin, 2007).

Terkait abstraksi terakhir, melalui serangkaian riset, Reyes (1990) dalam Teachers and their WorkplaceCommitment, Performance, and Productivity, sampai pada bahan untuk peningkatan  on-the-job learning, kesehatan psikologis dan kepuasan kerja. Ketiga kebutuhan dimaksud jelas tidak mungkin disediakan oleh institusi penghasil guru, melainkan hidup dinamis seiring dengan kebijakan nasional di bidang keguruan dan apresiasi msyarakat pemakai tenaga guru.

Berdasarkan kenyataan itu, sangat jelas bahwa korelat profesi guru yang professional dan berkualitas tak seluruhnya menjadi tanggung jawab institusi pencetak tenaga guru. Pemerintah dan masyarakat turut pula memikulnya.

Dalam menentukan profesionalisme dan kompetensi seorang guru, banyak kajian akademik bias diketengahkan. Kajian paling lengkap dikemukakan oleh Kellough (1998) dalam Sudarwan Danim (2010). Menurut Kellough, kompetensi profesi guru mencakup elemen inti berikut ini:

  1. Guru harus menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkannya.
  2. Guru merupakan anggota aktif organisasi profesi guru, membaca jurnal professional, melakukan dialog dengan sesame guru, mengembangkan kemahiran metodologi, membina siswa dan materi pelajaran.
  3. Guru memahami proses belajar dalam arti siswa memahami tujuan belajar, ahrapan-harapan dan prosedur yang terjadi dikelas.
  4. Guru adalah “perantara pendidikan” yang tidak perlu tahu segala-galanya, tetapi paling tidak tahu bagaimana dan dimana dapat memperoleh pengetahuan.
  5. Guru melaksanakan perilaku sesuai model yang diinginkan didepan siswa.
  6. Guru terbuka untuk berubah, berani mengambil resiko dan siap bertanggung jawab.
  7. Guru tidak berprasangka gender, membedakan jenis kelamin, etnis, agama, penderita cacat dan status social.
  8. Guru mengorganisasi kelas dan merencanakan pelajaran secara cermat.
  9. Guru merupakan komunikator-komunikaator yang efektif.
  10. Guru harus berfungsi secara efektif sebagai pengambil keputusan.
  11. Guru harus secara konstan meningkatkan kemampuan, misalnya dalam strategi mengajar.
  12. Guru secara nyata menaruh perhatian pada kesehatan dan keselamatan siswa.
  13. Guru harus optimis terhadap kondisi belajar siswa dan menyiapkan situasi belajar yang positif dan konstruktif.
  14. Guru memperlihatkan rasa percaya diri pada setiap kemampuan siswa untuk belajar.
  15. Guru harus terampil dan adil dalam menilai proses dan hasil belajar siswa.
  16. Guru harus memperlihatkan perhatian terus menerus dalam tanggung jawab professional dalam setiap kesempatan.
  17. Guru harus terampil bekerja dengan orang tua atau wali, sesama guru, administrator, dan memelihara hubungan baik sesuai etika professional.
  18. Guru memperlihatkan minat dan perhatian luas tentang berbagai hal.
  19. Guru sebaiknya memiliki humor yang  sehat.
  20. Guru harus mampu mengenali secara cepat siswa yang memerlukan perhatian khusus.
  21. Guru harus melakukan usaha khusus untuk memperlihatkan bagaimana materi pelajaran berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
  22. Guru hendaknya dapat dipercaya, baik dalam membuat perjanjian maupun kesepakatan.

Laporan utama jurnal Educational Leadership edisi Maret 1993, mengetngahkan lima ukuran seorang guru dikatakan professional, yakni: (1) memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya; (2) menguasai secara mendalam bahan ajar dan caara mengajarkannya; (3) bertaanggungjawab memantau kemajuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi; (4) mampu berfikir sistematis dalam melakukan tugasnya; dan (5) seyogyanya menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Adapun kompetensi guru sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru bersifat holistik, tidak bagian per bagian atau berdiri sendiri.

Kompetensi pedagogic merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

  1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
  2. Pemahaman terhadap peserta didik;
  3. Pengembangan kurikulum atau silabus;
  4. Perancangan pembelajaran;
  5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
  6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
  7. Evaluasi hasil belajar; dan
  8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

  1. beriman dan bertakwa;
  2. berakhlak mulia;
  3. arif dan bijaksana
  4. demokratis;
  5. mantap;
  6. berwibawa;
  7. stabil;
  8. dewasa;
  9. jujur;
  10. sportif;
  11. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
  12. secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
  13. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

  1. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
  2. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
  3. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik.
  4. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta system nilai yang berlaku; dan
  5. menerapkan prinsip persaidaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi professional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

  1. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
  2. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Sebagaimana dikatakan Friedman (1976), pengakuan atas suatu pekerjaan menjadi suatu profesi professional dapat ditempuh melalui tiga tahapan. Tahapan kedua setelah seseorang dianggap memenuhi persyaratan sebagai guru ialah sertifikasi (certification). Sertifikasi (certification) mengandung makna pemberian pengakuan oleh Negara atas kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Bentuk pengakuan tersebut adalah pemberian sertifikat kepada penyandang profesi, yang didalamnya memuat penjelasan tentang kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh pemegangnya, berikut kewenangannya.  Sertifikasi dengan demikian adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru, sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga professional.

Di Indonesia, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan peraturan prundang-undangan. Delapan belas bulan setelah UU. No. 14/2005 tentang Guru Dan Dosen diberlakukan, pemerintah melaksanakan program sertifikasi pendidik.

D. PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA

1. Pendidikan Guru

Pendidikan guru di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Akan tetapi, titik berangkat pembaruan pendidikan guru secara signifikan dapat dikatakan terjadi sejak tahun 1979. Setelah bekerja keras selama empat tahun sejak 1975, Konsorium Ilmu Pendidikan berhasil menelurkan Pedoman Pola Pembaruan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan (PP-SPTK) pada 1979. PP-SPTK yang terdiri atas lima buku pedoman itu, dianggap banyak kalangan sebagai langkah mendasar dalam memperbaiki profesionalisme guru dari sisi institusi. Banyak orang menyangka akan terjadi “revolusi” dalam hal mutu pendidikan sebagai imbasnya. Faktanya, justru banyak yang malah kecewa. Sepanjang waktu lebih dari empat belas tahun sejak lahirnya pembaruan itu, tak henti-hentinya orang mempersoalkan betapa profesionalisme para guru melorot terus. Meskipun upaya tambal sulam lain juga dilakukan.

Hal itu disebabkan karena kita “menjiplak” begitu saja sistem pendidikan guru sebagaimana berlaku di Amerika. Konsep Pendidikan Guru Berbasis Kompetensi (Competence-Based Teacher Education/CBTE) diterapkan tanpa respek apapun. Maksunya, tidak memperhitungkan kesiapan lembaga pendidikan guru, baik ditinjau dari segi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, perpustakaan mendukung, serta budaya belajar. Padahal CBTE itu bertujuan agar para calon guru kelak dapat menjadi guru profesional, memiliki profil kompetensi seperti diharapkan.

Dari berbagai diskusi mengenai CBTE, lahirlah sepuluh profil kemampuan dasar (kompetensi) guru. Keseluruh profil kompetensi itu lantas menjadi ukuran profesionalisme guru, ukuran guru ideal. Secara teoritis, kesepuluh profil kompetensi memang bagus. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak measurable (sukar diukur). Instrumen pengukurannya belum diciptakan. Alhasil, jadilah sepuluh profil kompetensi hanya sebatas wacana. Bahkan kajian yang dari waktu ke waktu dijejalkan kepada para calon guru. Dalam kaitan ini kita percaya, ukuran memang bisa beragam, bergantung pada siapa yang mengukur. Keberagaman itu berimplikasi pada pembianaan yang berbeda-beda pula. Tetapi banyak yang menyakini diantara keberagaman tentu ada kesamaan. Sekurang-kurangnya, seseorang dianggap profesional bila memiliki keahlian, komitmen, dan skill relevan (Mutrofin, 2007). Sepuluh kompetensi itulah yang antara lain menjadi dasar perumusan empat komtensi guru sebagaimana dikemukakan di muka.

Jauh sebelum UU-RI No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) diberlakukan, pemerintah melakukan kebijakan mendasar dengan menghapuskan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) yang sebelumnya diberi kewenangan untuk mencetak tenaga guru Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Sebagai penggantinya dibukalah program pendidikan guru sekolah dasar dan taman kanak-kanak D-II dan kesetaraannya. Pada saat yang sama, pemerintah juga “menghapus” Fakultas Keguruan (FKg) di Universitas dan meleburnya menjadi FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) yang diberi kewenangan untuk mencetak guru pendidikan dasaar hingga pendidikan menengah bersama IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan).

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (keguruan dan ilmu pendidikan) atau LPTK, menurut PP No. 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan, ditunjuk khusus untuk menghasilkan tenaga kependidikan (tenaga pendidik dan bukan tenaga pendidik). Terkait lulusan LPTK, persoalan elementer yang dihadapi jenjang pendidikan dasar ialah terjadinya disparitas (ketimpangan), baik mutu maupun jumlah. Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, terjadi kekurangsesuaian (mismatch) dan irrelevansi. Sementara itu secara makro ditengarai terjadi dua fenomena, yakni persediaan tenaga kependidikan berlebih (over supply) dan rendahnya mutu calon mahasiswa LPTK.

Menghadapi berbagai persoalan mendasar itu, dilakukan langka-langkah antara lain: 1) sejumlah program studi dicciutkan, digabung dan ditutup; 2) sejak tahun 1992 diberlakukan kurikulum fleksibel dengan memberikan kewenangan yang lebih luwes kepada lulusan LPTK; 3) sejumlah IKIP swasta beralih fungsi menjadi universitas; dan 4) menyalurkan lulusan LPTK ke instansi pemerintah nonpendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara jumlah lulusan LPTK dengan kebutuhan nyata tenaga kependidikan di lapangan. Pemerintah juga melakukan eksperimentasi dengan membuka program D-III kependidikan di sejumlah universitas non-LPTK, namun karena hasil riset menunjukkan ketidakefektifan program tersebut dalam mencetak guru sekolah menengah yang berkualitas, maka program tersebut dihentikan (Mutrofin, 2007).

Sebelum Undang-undang (UU) No. 20/2003 tentang Sisdiknas diberlakukan, pemerintah melakukan kebijakan yang dianggap “strategi” dengan mengalihfungsikan (turning up) IKIP sebagai LPTK menjadi universitas dengan tetap mempertahankan FKIP di universitas sebagai LPTK. Dimulai dari enam dari 10 IKIP menjadi universitas berdasarkan Keppres No. 93/1999 tertanggal 4 Agustus 1999, berangsur-angsur IKIP menjadi universitas dengan mengambil nama universitas dari kota tempat IKIP berada, kecuali IKIP Bandung yang beralih fungsi menjadi Universitas Pendidikan Indonesia.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang (UU) No. 20/2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, tidak ada keharusan bahwa calon guru harus memiliki kualifikasi akademik melulu dari LPTK, melainkan juga berdasarkan kualifikasi akademik non-LPTK sejauh memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pendidikan untuk menjadi guru telah ditentukan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diprakarsai oleh pemerintah dengan menunjuk institusi pendidikan tinggi yang diberi tugas untuk itu.

Menurut UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 kependidikan dan S1/D-IV nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik (sesuai UU No. 14/2005) pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Bagaimana dengan guru dalam jabatan (sudah menjadi guru) namun belum memenuhi syarat kualifikasi akademik sebagai guru? Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud bagi guru dalam jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui pendidikan, atau pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi pelatihan guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau pengalaman mengajar dengan masa bakti dan presstasi tertentu. Guru dalam jabatan yang mengikuti pendidikan dan uji kesetaraan, baik yang dibiayai pemerintah, pemerintah daerah, maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai guru.

Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan dengan ketentuan sebagaimana berikut ini.

  1. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
  2. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang s-1 atau D-IV kependidikan untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
  3. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
  4. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
  5. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
  6. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang S-1 atau D-IV nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

Beban belajar diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Bobot muatan belajar disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

  1. Untuk lulusan program strata satu (S-1) atau D-IV kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan
  2. Untuk lulusan program S-1 atau D-IV nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.

2. Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karier guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan dan dapat meningkatkan profesionalitasnya.

3. Penilaian Kinerja

Sebagai public servant, guru tidak dibiarkan melaksanakan profesinya sekehendak hati. Setiap pekerja profesional, termasuk guru memerlukan penilaian kerja. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Guru dalam lingkungan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, maupun oleh pemerintah daerah dan swasta memiliki kewajiban yang sama untuk tunduk kepada atyran main yang diberlakukan untuk penilaian kinerja dimaksud. Penilaian kinerja untuk guru mengacu kepada ketentuan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

E. ORGANISASI PROFESI DAN KODE ETIK

Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, lebih-lebih pada guru yang menyandang profesi profesional, kepadanya diberi kebebasan untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat indenpenden sebagai salah satu ciri profesionalismenya. Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Sebagaimana diatur oleh undang-undang, organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru; b. Memberi bantuan hukum kepada guru; c. Memberikan perlindungan profesi guru; d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan e. Memajukan pendidikan nasional.

Organisasi profesi guru paling tua dan pertama di Indonesia pasca kemerdekaan adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang didirikan di Surakarta pada 25 November 1945, sebagai wujud aspirasi guru indonesia dalam memperjuangkan cita-citanya. Tanggal itu pula yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Guru Indonesia. Setelah reformasi 1998, di luar PGRI muncul organisasi guru lainnya.

Di Indonesia saat ini ada banyak sekali organisasi guru selain PGRI. Salah satu diantaranya yang sangat populer adalah Ikatan Guru Indonesia (IGI). IGI adalah organisasi legal yang diakui oleh pemerintah. Anggaran dasar Ikatan Guru Indonesia disahkan sesuai dengan akta notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH. Nomor 02 Tanggal 28 Januari 2009 tentang perkumpulan Ikatan Guru indonesia (IGI). IGI secara resmi sudah diakui dan disahkan pemerintah sebagai organisasi profesi guru berdasarkan SK Depkumham Nomor AHU-125.AH.01.06. Tahun 2009, tertanggal 26 November 2009. Selain itu juga ada organisasi guru lainnya, yaitu Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang berdiri sekitar awal Januari 2011 yang dideklarasikan di kantor ICW Jakarta.

Jaminan konstitusi tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul agaknya telah mendorong para guru yang sebelumnya disebut sebagai kelompok mayoritas diam (silent majority) itu untuk memanfaatkan momentum demokratis secara lebih optimal. Kemunculan organisasi profesi guru merupakan pertanda positif yang diharapkan mampu mewadahi aspirasi, pengembangan profesionalitas, dan upaya untuk memperjuangkan profesi. Namun pada sisi lain sangat mungkin terjadi kemunculan banyak organisasi guru menjadikan perjuangan profesi guru tidak lagi efektif, bahkan mencerai-beraikan guru dalam kompetisi yang tidak sehat. Untuk menghindari itu, selain organisasi profesi guru, ada dua institusi lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu kode etik profesi guru dan dewan kehormatan guru. Dua hal terakhir dalam banyak kajian merupakan bagian sensitif dan merupakan elemen inti profesionalisme profesi guru.

Sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Menurut Sudarwan Danim (2010), kode etik merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap, moral dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku dimaksud adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

Sebagai pedoman moral, sikap dan perilaku Kode Etik ini bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu atau kualitas profesi organisasi profesi. Dengan demikian, Kode Etik menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undan. Tujuan Kode Etik dimaksud berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, masyarakat, sekolah dan rekan seprofesi, profesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Istilah norma di sini bermakna sesuatu yang baik atau buruk dilihat dari persepsi komunitas penyandang profesi atau masyarakat pada umumnya.

Guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI ini merupakan hasil rumusan Konferensi Pusat PGRI. Di banyak jenis profesi dan negara, Kode Etik profesi sejenis bersifat tunggal. Oleh karena itu, meskipun di Indonesia banyak organisasi profesi guru, KEGI ini mestinya menjadi Kode Etik Tunggal untuk siapa saja yang menyandang profesi guru. Kode Etik harus diinternalisasi dan mengintegral pada perilaku guru. Di samping itu, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, Kode Etik tidak boleh dilanggar, baik sengaja ataupun tidak. Setiap pelanggaran adalah perilaku menyimpang/tidak melaksanakan KEGI dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Akan tetapi, guru tidak secara serta-merta dapat dikenai sanksi karena tudingan melanggar Kode Etik profesinya. Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KEGI merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, DKGI dibentuk oleh organisasi profesi guru. Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. Dewan kehormatan guru dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Pemberian sanksi oleh DKGI harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru. Namun, istilah wajib ini bersifat normatif. Sanksi dimaksud merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Selain itu, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran KEGI wajib melapor kepada DKGI, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Tentu saja, setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum menurut jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan DKGI.

F. ISU PRESENTASI DAN SEMINAR

Kesejahteraan guru selalu menjadi bahan perbincangan tiada henti. Pertanyaan dasar yang perlu dijawab ialah, benarkah kesejahteraan para guru belum memadai dibandingkan dengan profesi lain? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu adanya paparan tentang standar gaji, penghasilan dan penghargaan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dibandingkan dengan ketentuan upah minimum regional dan provinsi dan tingkat kebutuhan hidup minimum (KHM).

Diperlukan pengkajian lebih lanjut dampak jangka panjang ketika persyaratan untuk menjadi guru demikian “cair” dalam arti dapat diduduki oleh siapapun yang tanpa kecuali, apakah oleh lulusan sarjana (S1) dan D-IV kependidikan maupun non-kependidikan.

  1. Banyaknya organisasi profesi guru merupakan pertanda baik kehidupan demokrasi di negeri ini. Akan tetapi, ditilik dari sisi kepentingan profesionalisme profesi dan kemampuan daya tawar (bargaining power) dengan pemerintah, apakah hal itu tidak akan memperlemah?